Pemprov Bengkulu Kangkangi Edaran MenPAN

Gelar Musrenbang di Hotel

BENGKULU, BE – Pemerintah Provinsi Bengkulu, kemarin (9/4), menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Bengkulu di salah satu hotel berbintang di Kota Bengkulu.  Keputusan menggelar rapat di hotel tersebut secara langsung mengangkangi edaran MenPAN dan  RB, Yuddy Crhisnandi tentang larangan rapat di hotel.

“Seharusnya Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat harus mengindahkan larangan itu dengan tidak mengangkanginya. Kalau Pemprov saja sudah terang-terangan melanggarnya, jangan salahkan jika pemerintah kabupaten/kota ke depan juga akan menggelar rapat di hotel.  Karena Pemprov sendiri yang mengajarinya,” kritik Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Mujiono SP, kepada BE, kemarin.

Politisi PDIP ini juga menyayangkan sikap Pemprov melalui Bappeda Provinsi Bengkulu sebagai pelaksananya, karena Pemprov sendiri memiliki Gedung Serba Guna (GSG) yang juga memiliki kapasitas besar.  Selain itu, Pemprov juga memiliki gedung alternatif lain seperti Pola Bappeda dan aula Badan Diklat yang jauh lebih besar dibandingkan aula hotel tersebut.

“Tidak ada alasan jika Dirjen yang datang maka rapatnya harus dilakukan di hotel, justru karena ada Dirjen atau orang kementerian itulah kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu mentaati edaran pemerintah pusat.  Masalah penyediaan makanan pun juga tidak bisa dijadikan alasan, karena  bisa dipesan sesuai dengan keinginan,” paparnya.

Saat diwawancarai usai Musrenbang, Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu, Sorjum Ahyan mengatakan bahwa Musrenbang dibolehkan di hotel karena ada edaran KemenPAN terbaru menyebutkan bahwa kegiatan-kegiatan tertentu dibolehkan untuk dilaksanakan di hotel.

“Untuk larangan rapat di hotel, itu bukan larangan tapi edaran. Ada edaran terbaru untuk kegitan-kegiatan tertentu masih memungkinkan untuk dilaksanakan di hotel,” kata Sorjum.

Menurutnya, pihaknya memilih melaksanakan Musrenbang itu dihotel dikarenakan  melibatkan beberapa pejabat dari kementerian Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri. Sehingga pelaksanannya dilakukan di hotel tersebut juga sebagai bentuk penghormatan.

“Kan ada pengecualiannya, tidak semua rapat dibolehkan di hotel. Salah satu yang dibolehkan itu adalah Musrenbang seperti ini,” ujarnya.

Disinggung mengenai Gedung Serba Guna milik Pemprov juga memadai dibandingkan hotel tersebut, Sorjum berkilah bahwa hotel lebih baik untuk kegiatan besar yang melibat ratusan peserta tersebut.  “Dari segi kesiapan, di hotel lebih representatif untuk kegiatan ini. Rapat di hotel ini untuk kali ini saja, kedepannya kita akan gunakan gedung yang ada,” tandasnya. (400)