Pemprov Bengkulu Dituntut Bekerja Keras

M Saleh: Keterbatasan Anggaran Jangan Membuat Lemah

rio-paripurna-hut-prov-dprd-prov-3
PARIPURNA : Gubernur dan Wagub Bengkulu, Ketua DPD RI, serta unsur pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu, dalam acara Paripurna Istimewa HUT Provinsi Bengkulu ke-48 di Gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Jumat (18/11). (Foto RIO/BE).

BENGKULU, BE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dituntut lebih bekerja keras untuk membangun Bengkulu. Minimnya anggaran bukan persoalan.

Begitulah disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI, Muhammad Saleh, ketika menghadiri Paripurna Istimewa HUT Provinsi Bengkulu ke-48 di Gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Jumat (18/11).

“Keterbatasan anggaran jangan sampai membuat lemah. Hal ini harus dikejar agar pemerintah pusat mampu melihat apa yang menjadi persoalan dasar di Bengkulu,” ujar putra kelahiran Rejang Lebong ini.

M Saleh mengharapkan Bengkulu harus terus berbenah, karena pembangunan di Bengkulu jauh dari kemajuan nasional. Secara nasional, kemajuan Bengkulu masih berada di bawah 68 persen. Sementara pendapatan perkapita, Bengkulu berada di urutan 28 dari 34 provinsi di Indonesia.

“Harus mulai berbenah dari sekarang. Baik penyesuaian program, antara pemerintah daerah maupun pusat,” tambahnya.

Ia menegaskan, dengan persoalan besar tersebut, DPD RI khusunya untuk anggota DPD Dapil Bengkulu juga akan ikut memperjuangan kemajuan Bengkulu. DPD juga ikut mendesak pemerintah pusat untuk mampu mengalokasikan kebutuhan anggaran, percepatan pembangunan.

“Saya yakin Bengkulu akan maju. Jika upaya ini dilakukan secara bersama, maka Bengkulu juga akan dilirik oleh pemerintah pusat. Untuk itu mari kita berbicara apa yang mampu kita berikan, bukan apa yang akan kita dapatkan,” tegas Saleh.

14 Rekomendasi DPRD

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri mengatakan, dalam kepemimpinan gubernur dengan kurun waktu sekitar 9 bulan ini, masih banyak yang harus dibenahi.

Ada beberapa catatat atau rekomendasi DPRD Provinsi terhadap Gubernur atau Pemprov Bengkulu dalam memajukan Bengkulu. (lihat grafis)

“Kami juga menyadari, bahwa tugas dan fungsi DPRD masih belum maksimal. Namun demikian, kerja keras bersama harus dilakukan, untuk menuju Bengkulu maju,” ujar Ihsan.

Ditambahkannya, gerakan nasional “Ayo Kerja” juga harus ditingkatkan. Tekad yang kuat juga akan mempu mendorong kemajuan Bengkulu. “Suasana kondusif harus terus kita lakukan,” tambahnya.

Ihsan juga menegaskan DPRD memiliki tugas menampung, menyerap aspirasi masyarakat. Namun yang tak kalah penting, DPRD juga memiliki fungsi sebagai pengontrol pemerintah. Baik dari sisi kinerja, maupun dari sisi pengawasan hingga penganggaran.

“Sinergitas penting untuk dilakukan, karena dewan tidak ingin melihat Bengkulu terus berada pada ketertinggalan,” terang Ihsan.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti mengatakan permasalahan pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengentasan ketertinggalan masih menjadi persoalan utama.

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Bengkulu triwulan ke III tahun 2016 berada pada 5,19 persen. Lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional 5,02 persen.

“Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kita perkapital tahun 2015, sebesar 26,8 persen juta. Jumlah ini terendah kedua di Sumatra dan peringkat ke-8 secara nasional,” beber RM.

Kemiskinan dan ketertinggalan Bengkulu, pada Bulan Maret 2016, kondisinya sebesar 17,32 persen. Angka ini juga lebih rendah dibanding pada Bulan Maret 2015 sebesar 17,88 persen. Namun demikian, angka ini juga lebih tinggi dibanding nasional, yaitu sebesar 10,86 persen. “Angka ini menempati peringkat pertama tertinggi di Sumatera dan peringkat 6 secara nasional,” bebernya.

Untuk angka pengangguran, kondisi bulan Agustus 2016 sebesar 3,3 persen, lebih rendah dari angka pengguran nasional sebesar 5,61 persen. Namun secara kualitas tenaga kerja masih cukup rendah, dengan tingkat pendidikan SLTA sebesar 84,4 persen. Hal tersebut juga menjadi penyebab tingginya angka kemiskinan di Bengkulu.

“Penyebab kemiskinan juga terlihat, masih banyaknya desa tertinggal. Dimana totalnya mencapai 652 desa tertinggal atau sekitar 48,62 persen dari total desa di Provinsi Bengkulu,” tambah RM.

Untuk itu, Gubernur juga meminta semua harus ikut berbenah diri, untuk bersama-sama mengejar ketertinggalan. Setidaknya ada 5 program pengetasan kemiskinan, sebagai program prioritas gubernur. Yaitu, pengentasan kemisikinan dan ketertinggalan, penguatan komoditas unggulan argo maritim dan hilirisasi, pembangunan infrastruktur strategis, transformasi birokrasi dan tata pengelolahan pemerintahan berbasis IT dan visit 2020 wonderful Bengkulu.

“Untuk sementar ini, Bengkulu juga telah mendapatkan penghargaan Indonesia’s Attractiveness Award 2016, sebagai provinsi terbaik ke-12, peduli investasi, wisata, pelayanan pubul dan clear dan clean. Serta mendapatkan penghargaan national procurement award 2016, sebagai provinsi yang mampu melakukan transparansi pengadaan barang dan jasa,” tandas RM.

Rapat paripurna istimewa kemarin dihadiri oleh, Anggota Komisi IX DPR RI Hj Elva Hartati SIP MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan H M Giri Ramanda N Kiemas, Anggota DPD RI Riri Damayanti John Latief SPSi serta 4 anggota DPD RI lainnya.

Kemudian Kapolda Bengkulu Brigjend Pol Drs Yovianes Mahar, perwakilan Korem 041/Gamas Bengkulu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekdaprov Bengkulu Ir Drs H Sudoto MPd, Plt Bupati Benteng Edyarsyah SSos, Bupati Bengkulu Utara Ir Mian, Bupati Mukomuko Chairul Huda SH, Bupati Rejang Lebong Dr (HC) H Ahmad Hijazi SH MSi, Bupati Kepahiang DR IR Hidayatullah Sjahid MM, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu Endang Kurnia Saputra, Kepala OJK Yan Syafri, Kepala Kejati Bengkulu Sendjun Manullang SH MH dan seluruh kepala SKPD Pemprov Bengkulu.(151)

//Grafis

14 Rekomendasi DPRD

1. Percepatan pembanguan infrastruktur jalan dan jembatan
2. Peningkatan produksi hasil pertanian
3. Mewujudkan kerjasama bidang ekonomi
4. Melanjutkan pembangunan rel kereta api, dari Tanjung Enim ke Bengkulu
5. Mendatangkan investasi ke Bengkulu
6. Pengelolahan aset, dengan merealisasikan Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Lelang ulang mess pemda dengan standar nasional
8. Penyerapan industri hilirisasi perkebunan, perikanan dan argo industri dengan skala besar dan kecil
9. Pemberian izin pertambangan dan perkebunan harus secara selektif
10. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
11. Meningkatkan pengawasan pendidikan, wajib belajar 12 tahun
12. Peningkatan pelayanan kesehatan dari semua line
13. RSUD M Yunus Bengkulu harus bertaraf nasional
14. Peningkatan pengawasan peredaran narkoba di Bengkulu