Pemkot Rangkul Kelompok Kontra Pemerintah

BENGKULU, BE – Partisipasi masyarakat merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka semakin besar tingkat keberhasilan pembangunan. Peningkatan partisipasi ini ditandai dengan tingkat penyerapan aspirasi masyarakat dan juga peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Seturut dengan hal tersebut, Bagian Humas Sekretariat Pemerintah Kota Bengkulu menggelar focus group discussion (FGD) bersama sejumlah kelompok yang seringkali berposisi sebagai kontra pemerintah di Hotel Raffles City Pantai Panjang.
“Pemerintah berharap dengan adanya ruang FGD ini maka partisipasi seluruh masyarakat dapat ditingkatkan. Olehnya itu, kami mengajak kepada semua elemen masyarakat agar dapat bersama-sama, bahu-membahu, dan bekerjasama dalam rangka menyumbangkan gagasan dan juga membangun masyarakat yang sejahtera dan bermartabat,” kata Kabag Humas Setda Kota, Dr H Salahuddin Yahya MSi.
Ia menjelaskan, saluran aspirasi masyarakat diwadahi disetiap level Musyawarah Bersama (Musrembang) dari tingkat paling bawah (RT/RW) sampai dengan musyawarah tingkat paling tertinggi (Pemerintah Pusat). Ini merupakan ruang publik (public space) yang didesain untuk menguatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

“Ruang publik tersebut telah diatur dalam dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana proses perencanaan pembangunan mengharuskan adanya partisipasi publik. Dalam hal ini publik diberi peran aktif sebagai arsitek pembangunan,” tuturnya.

Paradigma baru pembangunan ini, lanjutnya, ditujukan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta menyusun rancangan pembangunan baik RPJPD, RPJMD, maupun RKPD. Salahsatu contoh penyerapan aspirasi masyarakat tersebut maka Pemerintah Kota Bengkulu mencanangkan dalam RKPD tahun 2015 sebagai tahun pembangunan.

“Pencanangan tahun pembangunan ini merupakan hasil dari penyerapan aspirasi rakyat yang ada disetiap tingkat Musrembang dari tingkat RT/RW sampai dengan musyawarah tingkat kota. Ada empat prioritas pembangunan 2015. Pertama, percepatan perbaikan dan peningkatan infrastruktur. Kedua, penyediaan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Ketiga, peningkatan kesejahteraan rakyat, penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan. Dan terakhir, perbaikan tata kelola pemerintahan baik dan bersih,” urainya. (009/adv)