Pembangunan Gedung Fraksi Terbengkalai

Bengkulu
MEDI/Bengkulu Ekspress = Anggota Komisi II DPRD Kota Bengkulu saat mengecek kondisi gedung fraksi yang sudah lama terbengkalai, kemarin (12/9).

BENGKULU, Bengkulu Ekspress – Pembangunan gedung fraksi DPRD Kota Bengkulu hingga kini masih menjadi sorotan. Pasalnya, proyek senilai Rp 1,4 miliar yang dianggarkan tahun 2016 lalu tersebut hingga sekarang belum selesai 100 persen.

Selain itu, tanpa ada kejelasan sehingga pembangunan gedung tersebut dibiarkan terbengkalai dalam kondisi masih berbentuk pondasi.

“Kalau meninggalkan kondisi seperti ini seakan-akan perencanaan tidak matang. Dengan anggaran Rp 1,4 miliar, masa cuma dapat seperti ini saja hanya tiang-tiang dan pondasi, jadi kita bingung anggaran ini dikemanakan” tanya Anggota Komisi II DPRD Kota, Heri Ifzan SE saat melakukan peninjauan bersama anggota dewan lainnya, kemarin (12/9).

Sedangkan pembangunan gedung tersebut dimulai pada tanggal 9 Agustus 2016 lalu dan ditargetkan selesai selama 4 bulan atau tanggal 9 Desember 2016 yang dikerjakan oleh CV Jasa Cerah Mentari.

Adapun fungsi gedung tersebut sebagai fasilitas dewan dalam melakukan rapat fraksi-fraksi sehingga dibangun berdekatan dengan gedung induk Sekretariat DPRD Kota. Hanya saja hingga saat ini, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota belum menyampaikan laporan. Sementara masa waktu terbengkalainya gedung tersebut sudah hampir 1 tahun.

Selain itu, sesuai dengan masterplan awal, gedung itu merupakan gedung tambahan di luar gedung induk, yang terletak di area jurang sehingga harus dibangun jembatan sebagai penghubung.

“Ternyata setelah dilaksanakan, hasilnya seperti ini. Jadi, kapan kita bisa menggunakan gedung ini. Jembatannya juga belum dibangun, jadi aksesnya susah untuk kita masuk kesini,” keluhnya.

Lanjut Heri, setelah dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar), ternyata Dinas PUPR kembali mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp 3,6 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 untuk melanjutkan proyek itu. Namun, usulan tersebut masih diragukan dewan, jika Dinas PUPR tidak memiliki komitmen mengerjakan proyek hingga selesai, sehingga pihaknya akan memanggil terlebih dahulu untuk melakukan hearing terkait rancangan serta target kerja yang akan diselenggarakan.

“Mereka juga belum memberikan gambaran seperti apa kelanjutannya. Jadi kalau memang ini harus dilanjutkan dan ini untuk kepentingan dewan juga, kita juga tidak mau mengambil risiko dengan dana yang lumayan besar tetapi hasilnya tidak maksimal,” pungkas Politisi PPP ini. (805)