Pasukan TNI Tetap Siaga

071713_511347_tni_al_pasukan_katak_dlJAKARTA –  Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa beredarnya kabar akan adanya demonstrasi susulan pada 25 November mendatang hanya isu semata.

Karena itu, dia mengatakan bahwa saat ini semuanya fokus kepada penetapan Ahok sebagai tersangka kasus penistaan agama.

“Ya kan yang diminta demonstrasi kan itu (Ahok tersangka, Red). Polisi sudah bekerja secara profesional. Presiden menyatakan (prosesnya) terbuka, cepat. Ya mau apa lagi?” kata Gatot usai menyampaikan Kuliah Umum di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI), Depok, kemarin (16/11).

Gatot juga mengatakan bahwa demonstrasi sebelumnya telah berjalan aman dan terkendali, meski sempat terjadi kegaduhan antara pendemo dengan aparat.

Dia juga menepis ada pihak asing yang ikut menunggangi demonstrasi tersebut dengan membuat rusuh.

“4 November kemarin tuntutan penjarakan Ahok, itu tidak didesain dari luar, murni anak bangsa. Kita bersyukur kita bisa menunjukkan negara Indonesia masih cinta damai,” kata dia.

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Wuryanto mengatakan meski Ahok telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polri, namun pasukan TNI masih disiagakan.

Pasukan siap digerakkan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan paska penetapan polri tersebut.

“TNI tidak pernah turun status siaganya. Selalu siaga. Namun seperti yang Panglima bilang bahwa demonstrasi itu masih isu,” tuturnya menambahkan.

Sementara itu, Menko Polhukam Jenderal TNI (Pur) Wiranto memberikan apresiasi kepada polri karena dinilai cepat mengumumkan status Ahok usai gelar perkara.

Dia juga menjelaskan proses hukum tersebut telah terbukti tidak ada sama sekali intervensi dari Pemerintah ataupun Presiden yang mempengaruhi tegaknya keadilan.

“Keputusan menempatkan Saudara Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka merupakan murni keputusan penyelidikan yang didasarkan dari berbagai kesaksian yang diberikan secara profesional,” kata Wiranto.

Dengan demikian dia menghimbau kepada masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sudah berjalan dan sedang berjalan dan mempercayai sepenuhnya kepada aparat penegak hukum guna menyelesaikan masalah ini secara tuntas.

Juga dihimbau kepada masyarakat luas untuk tidak terprovokasi melakukan hal-hal negatif yang justru melanggar hukum yang akan merugikan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

“Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti proses hukum selanjutnya yang akan dilakukan secara cepat, tegas, dan transparan sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia,” imbuhnya. (dod/sam/jpnn)