November, 11 Desa Gelar Pilkades Serentak

KORDINASI: Beberapa perangkat desa saat melakukan kordinasi ke Dinas PMD Kaur soal Pilkades yang akan digelar bulan November 2017, pada Rabu (30/8).
KORDINASI: Beberapa perangkat desa saat melakukan kordinasi ke Dinas PMD Kaur soal Pilkades yang akan digelar bulan November 2017, pada Rabu (30/8).

BINTUHAN, Bengkulu Ekspress – Perhelatan pesta demokrasi tingkat desa atau pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kabupaten Kaur akan digelar pada bulan November 2017 mendatang. Pilkades tahun ini akan digelar di 11 desa yang tersebar di 9 kecamatan Kabupaten Kaur. Sebelas desa yang ikut pilkdes adalah desa-desa yang masa kerja kadesnya berakhir pada tahun 2016 dan 2017 ini.

“Saat ini kita masih tahap penyusunan pantia dari desa yang mengikuti Pilkades, dan semuanya masih dalam persiapan yang matang, sedangkan untuk jadwal sekitar akhir November nanti,” kata Plt Kepala Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kaur, Hendris SE MM melalui Kabid Bina Pemerintaan Desa, Syalehjon SPd kepada Bengkulu Ekspress, kemarin (30/8).

Dikatakannya, untuk persiapan sekarang ini pembentukan panitia desa dan panitia kabupaten. Dalam Pilkades ini panitia desa harus dibentuk oleh BPD, lanjut Jon, setelah melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan, kemudian panitia tersebut langsung membuka pendaftaran calon kepala desa. Karena dalam UU diamanahkan jika jabatan kades berakhir maka BPD sudah melakukan perekrutan calon Kades.

“Untuk sebelas desa yang akan mengelar Pilkades ini, ada Kadesnya meninggal dunia, bermasalah dan ada juga yang memang sudah habis masa jabatannya,” terangnya.

Ditambahkannya, untuk pelaksanaan Pilkades serentak memang akan dilaksanakan bulan November. Namun, pihaknya belum mengetahui kapan tanggal pasti dilaksanakan pilkades tersebut. Sebab saat ini, ia masih menunggu perintah pimpinan. Namun untuk desa-desa yang masa jabatan kadesnya berakhir. Pihaknya telah menunjuk Plt untuk melaksanakan roda pemerintahan desa. Plt yang ditunjuk adalah PNS kecamatan atau sekdes PNS sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Ini sudah instruksikan kepada camat untuk menyampaikan tahapan kepada panitia desa, serta melakukan sosialisasi tahapan termasuk penjaringan para calon Kades. Minimal ada 2 pasang calon, dan calon itu boleh PNS,” jelas Syalehjon.(618)