Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu 2015, Gubernur Paparkan Isu Strategis Pembangunan

DENDI - Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah memimpin Musrenbang tingkat  Provinsi Bengkulu di Hotel Horizon, kemarin  (8)

BENGKULU, BE – Pemerintah Provinsi Bengkulu, kemarin (9/4) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu tahun 2016.
Saat membuka kegiatan yang dihadiri Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Dr M Ridwan SH MH, Dirjen Pendidikan Bappenas, Dr Ir Subandi MSc, wakil gubernur, FPKD Provinsi Bengkulu dan para bupati ini, Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah memaparkan sedikitnya 6 isu strategis pembangunan di Provinsi Bengkulu. Keenamnya adalah Kondisi infrastruktur dasar kurang memadai, angka kimiskinan menunjukkan penurunan namun masih tinggi bahkan diatas rata-rata nasional, masih rendahnya mutu dan akses pendidikan, kurangnya jumlah tenaga medis, para medis serta terdistribusinya tidak merata se-Provinsi Bengkulu, kerawanan pangan yang disebabkan ancaman alih fungsi lahan pertanian serta rusaknya sarana dan prasarana pendukung pertanian dan masih minimnya hasil tangkap dan perikanan.
“Isu strategis tersebut perwujudan dari 9 agenda prioritas nasional yang nantinya akan menjadi salah satu rujukan penyusunan rencana kerja Pemprov tahun 2016 yang bertema Sinergi Pembangunan Infrastruktur Dasar untuk Meningkatkan Masyarakat yang Berdaulat dan Mandiri,” papar gubernur.
Selain itu, Gubernur Junaidi juga membeberkan sejumlah prestasi yang diraihnya di tahun 2014 lalu, seperti menurunnya angka kemiskinan mencapai 17 persen lebih. Selain itu tingkat pengangguran di Bengkulu juga mengalami penurunan dari 4,47 persen pada 2013 turun menjadi 3,47 persen pada 2014.
“Angka ini menunjukkan tingkat pengangguran yang paling rendah ditingkat nasional, tapi kita tetap memberikan perhatian ekstra terutama terkait dengan pembukaan lapangan kerja serta meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja,” terangnya.
Tidak hanya itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami kenaikan menjadi 7,41 persen pada 2013 dan 9,93 pada 2014. Kenaikan tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 7,81 persen dan Provinsi Bengkulu berada di posisi ke-11 nasional.
“Hanya saja pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada 2014 mengalami perlambtaan dibandingkan 2013 6,21 persen menjadi 5,49 persen pada 2014. Perlambayan ini dikarenakan dampak dari menurunnya kinerja perekonomin Indonesia,” tukasnya.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu, Sorjum Ahyan menyampaikan hasil Musrenbang RKPD kabupaten/koa yang dilaksanakan 0-31 Maret lalu; Kabupaten Kaur mengusulkan APBN sebesar Rp 1,96 triliun dan APBD Provinsi Bengkulu sebesar Rp 53,9 miliar, Kabupaten Mukomuko mengusulkan APBN Rp 1,68 triliun dan APBD Provinsi Bengkulu Rp 35,6 miliar, Kabupaten Rejang Lebong mengusulkan Rp 77,5 miliar APBD Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah mengusulkan APBN Rp 214 miliar dan APBD Provinsi Bengkulu sebesar Rp 69 miliar, Kabupaten Bengkulu Utara mengusulkan APBN Rp 1,25 miliar dan APBD Provinsi Rp 109,3 miliar.
Sementara itu, Kabupaten Kepahiang mengusulkan APBN sebesar Rp 176,2 miliar dan APBD Provinsi Bengkulu sebesar Rp 46,17 miliar, Kota Bengkulu mengusulkan APBN Rp 91 miliar dan APBD Provinsi Rp 84,2 miliar, Kabupaten Bengkulu Selatan mengusulan Rp 106,7 APBN dan Rp 37,6 miliar APBD Provinis Bengkulu.
Selanjutnya Kabupaten Seluma mengusulkan Rp APBN sebesar Rp 104,4 miliar dan APBD sebesar Rp 60,3 miliar. Terakhir, Kabupaten Lebong mengusulkan APBN Rp 355,6 miliar dan APBD Provinsi Bengkulu sebesar Rp 44,2 miliar.
“Selain usulan dari pemerintah kabupaten/kota, juga ada usulan dari SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk belanja langsung yang jumlahnya mencapai Rp 1,45 triliun,” kata Sorjum.
Sementara Sambutan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof A Chaniago yang disampaikan Dirjen Pendidikan, Dr Ir Subandi MSc memberikan rekomendasi dan saran kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu, yakni agar mendorong peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkat nilai tambah dan memperluas lapangan kerja, pengembangan dunia usaha pertanian melalui pengembangan teknologi, peningkatan nilai tambah, daya saing industri hilir, pemasaran eskpor hasil pertanian dan program pengembangan SDM pertanian.
“Pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna juga direkomendasikan,” kata Subandi.
Selain itu, Bappenas juga menekankan agar Pemerintah Provinsi Bengkulu meningkatkan porsi belanja modal APBD untuk pembangunan intrastruktur yang menjadi kewenangan daerah serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas monetr di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Dipenghujung acara gubernur menyerahkan penghargaan Anugerah Pangripta Rafflesia kepada Kabupaten Bengkulu Utara, Mukomuko dan Kaur. Selain itu Pemerintah Kota Bengkulu juga mendapatkan penghargaan terkait penataan perumahan dan pemukiman masyarakat. (400)