Money Politic Diinginkan Masyarakat, Cagub Harus Siapkan Rp 300 M

BENGKULU, BE – Pada Pilkada gubernur dan wakil gubernur dan 8 bupati di Provinsi Bengkulu 9 Desember mendatang masih diwarnai aksi money politics (jual-beli suara). Bahkan diprediksi akan semakin parah seiring dengan naiknya harga Bahan Bakar Minya (BBM) yang diiringi dengan naiknya harga sembako dan kebutuhan lainnya.
Pengamat Politik Universitas Bengkulu, Mirza Yasben MSoc Sc mengungkapkan, politik uang pada Pilkada kali ini tidak bisa dihindari, karena angka kemiskinan meningkat dan jumlah masyarakat yang apatis terhadap calon pemimpin juga semakin banyak.
“Menurut saya lebih dari setengah masyarakat di Provinsi Bengkulu ini masih menginginkan adanya money politic, bahkan tarifnya akan dinaikkan minimal Rp 200 ribu per kepala,” katanya.
Ia pun menilai sikap masyarakat tersebut wajar, karena dipengaruhi banyak faktor, seperti masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan janji-janji manis calon. Mengingat, sudah beberapa periode belakangan ini seorang calon kepala daerah tidak mementingkan masyarakat kecil setelah ia mendapatkan jabatannya.
“Kita bisa lihat, saya kampanye menjanjikan kesejahteraan dan kemakmuran. Setelah duduk, mereka sibuk mementingkan kesejahteraan keluarga sendiri sedangkan masyarakat dibiarkan hidup dalam kesusahan. Mungkin hanya segelintir orang yang masih percaya dengan janji-janji kepala daerah. Karenanya mereka pun hitung-hitungan sebelum memberikan dukungan dengan meminta imbalan dimuka,” terangnya.
Faktor lainnya dikarenakan kepala daerah tidak peduli dengan masyarakat kecil, seperti saat ini kepala daerah seolah-olah tutup mata dengan jeritan masyarakat desa karena anjloknya harga sawit, karet, padi dan komoditas lainnya serta buruknya infrastruktur yang dilalui.
“Rp 200 ribu perkapala itu tarif yang paling kecil, bisa-bisa lebih dari itu karena masyarakat sudah terlanjur kecewa,” imbuhnya.
Untuk memenangkan Pilkada, lanjutnya, calon gubernur harus menargetkan suara 700 ribu, karena jumlah mata pilih se Provinsi Bengkulu saat ini mencapai 1,4 juta. Untuk mendapatkan suara 700 ribu, maka kandidat paling tidak harus menyediakan anggaran sebesar Rp 140 miliar. Itu baru untuk dipilih, sedangkan biaya sebelum hari H juga tak kalah besarnya, seperti operasional tim pemenangan, biaya kampanye, pembuatan baliho, spanduk, kalender, biaya saksi dan biaya untuk partai politik. Jika ditotalkan, paling tidak kandidat akan menghabiskan uang mencapai Rp 300 miliar.
“Makanya saya sarankan agar kandidat yang tidak siap, seperti tidak siap anggaran, tidak siap mental dan psikologis, lebih baik tidak usah ikut mencalonkan diri. Karena Pilkada kali ini ibaratkan berjudi besar-besaran, kita khawatir ada calon yang masuk rumah sakit jiwa jika tetap dipaksakan,” urainya.
Sementara itu, Sekretaris Tim Pemenang Ridwan Mukti, Miftahul Jazim tidak mau berspekulasi mengenai anggaran untuk memenangkan Pilkada tersebut. Menurutnya, tidak semua masyarakat hanya memilih karean diberikan uang, melainkan masih banyak yang benar-benar memilih karena figur dan keyakinannya figur tersebut akan membawa perubahan.
“Memang kita akui masyarakat menginginkan MP itu masih ada, tapi tidak semuanya, karena masyarakat kiota sudah sangat cerdas dalam memilih pemimpinnya. Kita tim dari Ridwan Mukti sendiri akan mennyadarkan masyarakat dengan tidak memberikan uang, karena RM memang fokus dan tulus ingin membangun Provinsi Bengkulu ini,” jelasnya.
Berapa jumlah RM menyediakan anggaran untuk memenangkan Pilkada? Miftahul Jazim enggan membeberkannya. “Itu tidak bisa kita sebutkan, yang jelas kita akan memberdayakan semua jaringan yang ada untuk meraih kemenangan,” tukasnya.
Dibagian lain, Ketua Tim Bando Amin C Kader, A Marwan Zawawi mengatakan biaya pemenangan yang disiapkan Bando Amin tidak bisa disampaikan ke publik, karena bersifat dimanamis.
“Kita ikuti aturan main saja, sepanjang untuk menang. Yang jelas biaya untuk komunikasi menurut perhitungan kami hanya Rp 20 ribu per orang. Biaya itu digunakan untuk pemasanga alat peraga kampanye, seperti baliho, spanduk, kalender dan lainnya,” katanya.
Marwan mengaku, tim Obama (Orang Mau Bando Menang) fokus menjalankan Pilkada ini dengan penuh kejujuran dan menyadarkan masyarakat agar memilih bukan karena diberikan uang.
“Kita memang menargetkan dapat suara 700 ribu, tapi belum terpikirkan untuk melakukan poltik uang. Karena dengan adanya aturan yang baru ini kandidat sulit bermain uang, mengingat pengawasannya sangat ketat dan ada sayembara bagi yang melaporkan MP akan diberikan imbalan Rp 5 juta. Ini sulit, karena tim pendukung masing-masing calon merata hingga ke tingkat desa,” imbuhnya.(400)