Miliaran Dana Pusat Terancam Hangus

==KUTIPAN===
“Rendahnya serapan anggaran untuk triwulan II ini tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh karenanya perlu ditindaklanjuti,”

Rinardi Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Bengkulu
Rinardi Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Bengkulu

Realisasi DAK Triwulan II Baru 7 Persen

BENGKULU, Bengkulu Ekspress – Realisasi penyaluran dana alokasi khusus (DAK) Fisik TA 2017 per 31 Juli Triwulan II baru terserap sebanyak 7 persen atau sekitar Rp 74,9 miliar dari total Pagu DIPA sebesar Rp 1.017 triliun.

Kepala Kanwil Direktorat jendral Perbendaharaan Negara (DJPBN) Provinsi Bengkulu Rinardi mengatakan, rendahnya serapan triwulan II disebabkan belum diserahkannya laporan realisasi triwulan I dari satuan kerja (satker) sehingga penyaluran triwulan II terhambat. “Rendahnya serapan anggaran untuk triwulan II ini tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh karenanya perlu ditindaklanjuti,” katanya, kemarin (7/8).

Sejauh ini, serapan dari masing-masing satker di Provinsi Bengkulu pada triwulan II yaitu KPPN Bengkulu baru terealisasi Rp 24 Miliar, KPPN Mukomuko belum ada serapan, KPPN Curup Rp 68 Miliar, serta KPPN Manna Rp 78 Miliar. “Untuk semua Satker yang belum mengajukan, kami harap untuk segera mengajukan ke KPPN terkait,” tutur Rinardi.

Diungkapkan Rinardi, dirinya menyayangkan anggaran yang telah digelontorkan oleh Pemerintah Pusat, sampai sekarang masih ada yang belum mempergunakan secara maksimal oleh Satker kementrian/lembaga dan Pemerintah Daerah. Apalagi waktu kita hanya tinggal 5 bulan lagi. “Kami minta batas waktu 31 Agustus 2017 nanti semua laporan realisasi tahap I lalu sudah diserahkan agar pencairan tahap II bisa segera dilakukan dan dipergunakan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Rinardi menjelaskan, jika anggaran yang tersedia tidak terserap, terpaksa harus memakai dana APBD untuk menyelesaikan proyek pembangunan yang semula telah disediakan dalam APBN nantinya. “Kalau tidak juga kunjung selesai maka pencairan bisa saja batal dan pendanaan untuk berbagai proyek antinya terpaksa menggunakan APBD,” lanjut Rinardi.

Dijelaskannya, dalam upaya sinergitas dan kesepahaman antara pihaknya dengan Satker Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam pembinaan, Bimbingan Teknis (Bintek), monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran semester I tahun anggaran 2017 di Bengkulu maka harus dibahas terkait semua permasalahan tentang tantangan pelaksanaan anggaran, serta indikator kinerja Satker K/L.

“Sehingga realisasi anggaran pada Semester II nanti, bisa berjalan lebih baik lagi dari Semester I tahun 2017 ini jika semua pihak sudah saling bersinergi,” jelasnya.

Ia menjelaskan, ukuran kinerjai DJPBN sangat menunjang rerealisasianggaran pusat di daerah. Jika berjalan optimal, tentu penilaiannya juga akan baik. “Kalau realisasi di daerah berjalan baik, maka pemerintah pusat akan terus mengalokasikan DAK ke daerah bahkan bisa saja jumlahnya ditambah, begitu juga sebalinya,” jelasnya lagi.

Terakhir Rinardi mengharapkan semua Satker K/L untuk segera menyelesaikan semua laporan realisasi anggaran DAK triwulan I agar pencairan triwulan II bisa dilakukan dan dipergunakan untuk pembangunan. “Sisa waktu tinggal sedikit, kami imbau untuk semua satker menyelesaikan laporan realisasinya sampai dengan akhir Agustus agar pembangunan segera bisa dilakukan,” tukasnya.

Aktifis Wahana Muda Indonesia (WMI) Yusliadi mengatakan dengan realiasi DAK yang kecil ini, pihak yang dirugikan adalah masyarakat Bengkulu. Sebab, pembangunan yang sedang ditunggu-tunggu akhirnya tidak terwujud. “Dana dari pusat hangus begitu saja akibat kinerja pemerintah daerah yang tidak baik, ini patut kita sesali,” katanya.

Dia mengatakan pemerintah daerah harus segera mengevaluasi perangkat-perangkat kerjanya. Jika DAK yang dikucurkan pemerintah pusat setiap tahunya dikembalikan, maka menyebabkan Bengkulu semakin tertinggal dari daerah lain. “Pemerintah daerah tugasnya mengelola uang rakyat, harus lah profesional dalam hal ini,” tegasnya.(999)

 

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*