Lokasi RS Kota Tak Layak

In Seputar Kota

rumah-sakit-paru-cirebonBENGKULU, BE – Pembangunan Rumah Sakit (RS) Kota Bengkulu tampaknya masih akan membutuhkan waktu yang cukup panjang.  Pasalnya, masih banyak syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum rumah sakit itu didirikan.  Selain itu, bekas gedung DPRD dan Bappeda Kota juga dinilai belum layak untuk dijadikan sebagai rumah sakit.

Dua hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kota Sofyan Hardi yang belum lama ini usai mengunjungi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI di Jakarta. Disampaikannya, persiapan yang harus dilakukan sebelum rumah sakit itu dibangun harus benar-benar matang.

“Oleh Irjen Kemenkes kami diberikan buku yang berisi syarat-syarat pendirian sebuah rumah sakit mulai dari tipe A hingga tipe D.  Dalam buku itu ada ketentuannya. Baik dari segi bangunan, maupun tenaga medis. Banyak sekali persyaratan yang harus disiapkan sebelum rumah sakit itu dibangun,” ujar Sofyan, kemarin.

Dijelaskan pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Tunas Indonesia Raya (Tidar) Provinsi Bengkulu ini, Pemda Kota setidaknya harus menyiapkan ruang IGD, ruang operasi, ruang perawatan dan banyak lagi yang semuanya kurang memadai kalau menggunakan bekas gedung DPRD dan Bappeda Kota. Selain itu, untuk sejenis rumah sakit type D, Pemda Kota harus memiliki paling sedikit 2 orang dokter spesialis yang harus selalu siaga melayani pasien.

“Semua ini harus dipersiapkan dengan baik. Karena rumah sakit ini menyangkut nyawa manusia. Jangan hanya karena kita ingin mengejar prestise, kita menjadi gegabah,” tandasnya.

Disamping itu, Pemda Kota juga harus menyiapkan analisis dampak lingkungan (Amdal) serta izin dari Badan Lingkungan Hidup (BLH). Kemudian hal-hal teknis lainnya, seperti izin bangunan, operasional, alih fungsi gedung dan tenaga medis yang profesional. “Kami sebenarnya sangat mendukung rencana pembangunan RS Kota ini. Hanya memang mungkin pembangunannya tidak dalam waktu dekat ini,” bebernya.

Sofyan juga menyinggung mengenai padatnya kawasan tersebut dengan beberapa rumah sakit lainnya. Mengingat, gedung itu akan berada diantara RS Tiara Sella, RS Rafflesia dan RS Bhayangkara.  “Coba kita pertimbangkan lagi. Mereka yang ada di kawasan Kampung Melayu, Gading Cempaka, Selebar atau di Singaran Pati mungkin akan memilih ke RSUD M Yunus sebagai rumah sakit terdekat.

Sementara masyarakat yang ada di sekitar Ratu Agung, Ratu Samban dan Teluk Segara akan memilih berobat diantara RS Tiara Sella, RS Rafflesia dan RS Bhayangkara.  Nah, kenapa kita tidak memilih tempat di Bentiring agar warga yang ada di Sungai Serut dan Muara Bangkahulu dapat berobat kesana,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, drg Edriwan Mansyur mengutarakan, pembangunan RS Kota di gedung eks DPRD dan Bappeda Kota sifatnya hanya sementara pada tahun pertama. Pada tahun-tahun berikutnya, pembangunan ini akan dilanjutkan hingga mencakup seluruh gedung yang ada di Kantor Walikota saat ini.

“Seluruh perkantoran pemerintah akan dipindahkan ke Bentiring. Jadi jumlah seluruhnya sebenarnya sangat memadai kalau dijadikan RS.  Besar kemungkinan pada tahun 2015 pembangunan gedung-gedung pemerintahan di Bentiring sudah usai sepenuhnya,” ucapnya.

Mengenai upaya persiapan agar dilaksanakan secara komprehensif, Edriwan menyatakan pihaknya telah diberikan amanah untuk mengelola anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk perencanaan. Anggaran ini diperuntukkan guna mendalami kajian menyangkut banyak hal secara seksama seperti Amdal, gedung, tanaga medis dan lain-lain.

“Kajian kami lakukan dalam bentuk survey atau studi banding ke daerah-daerah yang sudah memiliki rumah sakit sendiri seperti di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sana rumah sakit umum milik daerahnya cukup representatif,” pungkasnya. (009)

You may also read!

GP ANSOR Gelar Turnamen Volly

DALAM Memperingati hari jadi ke-83, GP Ansor Kabupaten Kepahiang menggelar turnamen volly ball yang akan digelar dari tanggal 8

Read More...

Kades Minta Kejelasan Pengadaan Barang dan Jasa Desa

TUBEI,Bengkulu Ekspress – Forum kepala desa (FK) meminta kejelasan aturan mengenai pengadaan barang dan jasa. Sekaligus aturan pembayaran penghasilan

Read More...

Pemda Tindak Tegas ASN “Nakal”

TUBEI,Bengkulu Ekspress – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Lebong, pada Rabu (29/3/2017) melaksanakan rapat koordinasi penindakan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Read More...

Mobile Sliding Menu