KPK Gelar Workshop Integritas Tunas, Sistem dan Komite Integritas

 Gubernur Pecahkan Botol dan Patahkan Pensil dengan Tangan

gubernur-pecah-pensil
Gubernur Bengkulu sedang memecahkan mematahkan pensil dalam acara Workshop Integritas Tunas, Sistem dan Komite Integritas yang digelar KPK dan Pemprov Bengkulu di Aula Bappeda Pemprov Bengkulu, kemarin (1/11). (Foto EKO/BE).

Membangun karakter diri untuk tidak korupsi ternyata bisa dilatih melalui permainan akrobat. Seperti yang dilakukan Gubernur Bengkulu Dr H Ridwan Mukti MH yang berusaha memecahkan botol dengan telapak tangannya dan mematahkan pensil dengan menggunakan satu jari tangganya.

EKO PUTRA MEMBARA – Kota Bengkulu

Banyak cara yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan edukasi pencegahan tindak pidana korupsi, mulai dari seminar, workshop hingga tanda tangan kesepakatan untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan negara.
Namun dalam Workshop Integritas

Tunas, Sistem dan Komite Integritas yang diselenggarakan KPK di Pemprov Bengkulu kali ini memberikan materi yang berbeda.

KPK mengajarkan sedikit permainan akrobat untuk pejabat tinggi pemprov maupun DPRD provinsi.

KPK peserta untuk memecahkan botol dengan telapak tangan dan mematahkan pensil dengan menggunakan satu jari tangga.

Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti yang ikut workshop ini juga berupaya untuk memecahkan botol dengan talapak tanggannya.

Dengan mengatur nafas, kekuatan tangan dan berusaha fokus, dorongan telapak tanggan pertamanya beberapa gagal memecahkan botol. Namun upaya gubernur akhirnya berhasil.

Begitupun dengan mematahkan pensil dengan jari tangannya. Meski beberpa kali gagal, ternyata hempasan jari telunjuknya mampu mematahkan pesil yang dipegang erat tangan kirinya.

“Meski susah, dengan keyakinan, semua akan mampu untuk diatasi,” ujar Ridwan Mukti saat mengikuti workshop yang dilakukan KPK di Aula Bappeda Pemprov Bengkulu, kemarin.

RM yang berpakaian hitam putih ini duduk sejajar dengan peserta lain yang terdiri dari Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Ihsan Fajri SSos serta 24 pejabat eselon II dan 7 pimpinan dewan.

Terlihat peserta sangat antusias menyimak materi-materi yang disampaikan narasumber. Dalam kesempatan itu, RM mengatakan, untuk mewujudukan pemerintah yang bersih dan menciptakan birokrasi handal, harus dilakukan bersama-sama, termasuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.

“Ini wujud soliditas bahwa birokrasi yang berintegritas merupakan cita-cita bersama. Tidak ada perbedaan legislatif ataupun eksekutif, semua hal-hal buruk menjadi masa lalu,” tambahnya.

Ia menilai korupsi tak bisa ditangani dengan cara biasa, melainkan harus dengan cara yang luar biasa denghan menciptakan dan menerapkan sistem yang efektif agar terhindar dari tindakan koruptif. Sedangkan individu yang berintegritas merupakan dasar yang terpenting.

“Korupsi merupakan kejahatan yang luas biasa sehingga pencegahannya tak bisa hanya dilakukan dengan cara biasa-biasa saja,” tuturnya.

Sementara itu, Wagub Bengkulu, Rohidin Mersyah yang juga ikut mengikuti akrobat dari KPK ini mengatakan, dengan cara mematahkan pensil dan memecahkan botol harus dibarengi dengan keyakinan diri sendiri. Ketika yakin untuk melakukan hal tersebut, maka hal yang tak mungkin bisa dilakukan bisa saja untuk dilakukan.

“Kitalihat pertama, sepertinya tidak mungkin untuk kita lakukan. Tapi kalau kita yakin, tasss.. Pasti mampu kita melakukannya,” ungkap Rohidin.

Begitupun dengan pemerintahan bersih tanpa korupsi. Dengan kekuatan mental integritas diri yang dibangun, maka kekuatan dalam diri untuk mewujudkan pemerintah bersih akan mampu dilaksanakan.

“Menahan diri dan membangun integritas untuk wujudkan pemerintahan bersih tanpa korupsi,” bebernya.

Disis lain, narasumber dari KPK, Asep Kharulloh menegaskan, untuk mencegah tindak pidana korupsi memang harus dipacu melalui pemangku kebijakan strategis di daerahagar mampu meningkatkan level budaya integritasnya. “Ini semacam forum yang dipakai secara khusus untuk menjaga posisi-posisi strategis dan program-program per periode kepemimpinan, atau sering disebut pengendalian strategic KKN,” jelas Asep.

Dibeberkannya, Provinsi Bengkulu merupakan provinsi ketujuh yang melakukan pencegahan korupsi terintegrasi di Indonesia pada tahun 2016 ini. Pada 21 September lalu, kepala daerah dari kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu bersama ketua DPRD-nya, termasuk gubernur, telah menandatangani kesepakatan bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi.

KPK juga telah bermarkas di Bengkulu, tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan bakal mengawasi dan mengawal rencana aksi serta target yang disusun Pemprov Bengkulu.

“Kita tekankan, ini bukan soal pencegahan dan pemberantasan korupsi saja, tapi komitmen menjadikan tata kelola pemerintahan yang bebas dari KKN,” tutupnya. (**)