Komite IV DPD RI Jadi Penghubung Aspirasi Pemerintah Daerah

Komite IV DPD RI Jadi Penghubung Aspirasi Pemerintah DaerahBENGKULU, bengkuluekspress.com – Komite IV DPD RI bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar Focus Group Discussion (FGD) tindak lanjut ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2017 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Ruang Pola Bappeda Provinsi Bengkulu, Selasa (21/11/2017). FGD ini dihadiri oleh unsur Pemerintah Provinsi Bengkulu, BPK RI Perwakilan Bengkulu serta unsur Muspida dari kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI Siska Marleni mengatakan kunjungan kerja DPD RI dibagi menjadi tiga wilayah yakni tengah, barat dan timur. Untuk Wilayah barat dilaksanakan di Provinsi Bengkulu.

Dijelaskannya, di Provinsi Bengkulu terdapat 11 entitas dari fase-fase yang telah dilakukan oleh BPK, namun baru dua daerah saja yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sementara sembilan entitas masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Plt Gubernur Bengkulu, kami yang memang dari Komite IV DPD RI bermitra dengan kementerian, Lembaga Keuangan Dalam Negeri kemudian Bappenas merupakan bagian penting sebagai penghubung aspirasi pemerintah daerah ke pemerintah pusat,” katanya.

Dengan itu apa, Siska mengatakan akan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Plt Gubernur Bengkulu yang menginginkan Bengkulu menjadi salah satu daerah khusus.

“Provinsi Bengkulu sudah memungkinkan untuk menjadi salah satu daerah khusus, apakah untuk peternakan, apakah pertanian. Dan ini akan sangat memadai untuk kami sampaikan, kita perjuangkan aspirasi agar kedepan Bengkulu bisa menjadi prioritas. Dan kami sejak dilantik, berkomitmen bahwa wilayah kerja kita bukan hanya Dapil akan tetapi seluruh daerah yang ada di Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, dalam sambutan Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, banyak potensi yang ada di Provinsi Bengkulu yang bisa menjadi salah satu daerah penopang untuk kemajuan Sumatera. Provinsi Bengkulu memiliki pelabuhan Pulau Baii, yang merupakan satu dari 13 pelabuhan yang dikelola Pelindo II.

“Pelindo Bengkulu merupakan yang terbaik dari 13 tersebut pada tahun 2017. Lalu Pelindo II Bengkulu juga memiliki lahan seluas 1200 hektare dimana sudah ada PLTU untuk menopang keberadaan pelabuhan tersebut. Selain itu, Bengkulu juga sudah masuk menjadi daerah khusus untuk peternakan,” kata Rohidin.

Dengan itu, ia meminta agar para senator DPD RI bisa mendorong agar Bengkulu menjadi daerah khusus peternakan. Dan untuk opini dari BPK RI, dengan adanya perubahan nomenklatur, ini juga dirasa mempengaruhi kinerja yang ada. Serta peralihan kewenangan SMA/SMK disitu ada ribuan guru yang masuk dalam anggaran yang harus dikeluarkan, sementara sebelumnya mereka masuk dalam anggaran daerah kabupaten/kota. Hal-hal ini saya rasa perlu disampaikan terhadap pemerintah pusat,” papar Plt Gubernur.

Sementara itu, senator Bengkulu H. Ahmad Kanedi SH, MH atau Bang Ken yang membawa rombongan senator dari Komite IV DPD RI menambahkan, Bengkulu ini merupakan titik nol sejarah bangsa karena ada Ibu Fatmawati yang merupakan putri Bengkulu merupakan pelaku sejarah penjahit bendera pusaka merah putih.

“Bengkulu ini merupakan titik nol perjalanan bangsa ini, nilai-nilai kebangsaan ada di Bengkulu, kita harapkan kedepan semua petinggi negeri hadir ke Bengkulu kedepannya,” ujarya. (Dil)