Komisi III Hearing Bersama Diskop Dan UKM Terkait Pembentukan Layanan BLUD

IMG_12102015_144710BENGKULU, BE – Untuk mencari kejelasan mengenai pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) salah satu UPTD di Dinas Koperasi dan UKM agar dapat mengelola penyaluran dana Satu Milliar Satu Kelurahan (Samesake) yang sempat dihentikan akibat belum adanya BLUD. Komisi III DPRD Kota Bengkulu, bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu bersepakat akan melakukan koordinasi bersama ke Kementerian Dalam Negeri. Menurut Mardensi, S.Ag, Ketua Komisi III, diambil dari hasil hearing Komisi III dengan Dinas Koperasi serta DPPKAD kemarin (12/10). Hal ini dilakukan Karena kedua belah pihak mendapatkan informasi yang berbeda mengenai ketentuan pembentukan BLUD.

“Agar semuanya clear, maka kita sama-sama melakukan koordinasi ke Kemendagri. sehingga nantinya BLUD ini dapat segera dibentuk secara sah agar kedepannya penyaluran dan penarikan dana bergulir Samesake memiliki lembaga yang jelas untuk mengelolanya,”ujar Mardensi.

Ditambahkannya, pihaknya berusaha untuk melakukan pembahasan dan mengupaya revisi Perda Samesake sesuai dengan usulan yang disampaikan pemerintah dengan catatan jika BLUD sudah terbentuk. “Saya harapkan pemenang lelang BLUD ini sama-sama melakukan koordinasi dikemendagri agar tidak ada persoalan lagi dikemudian hari,”.

Sementara itu, dalam hearing dengan Komisi III tersebut, Kadis Koperasi Edison melalui Kepala UPTD Beny mengatakan jika belum disahkannya revisi Perda Samesake akan menimbulkan kebingungan dari pihaknya untuk mengatur pengembalian dana begulir dari LKM kepada Pemerintah. Pasalnya hingga saat ini belum ada aturan yang menentukan kebijakan cara dan teknis pengembalian modal usaha yang disalurkan kepada masyarakat tersebut. “Kita berharap keduanya antara BLUD dan Perda dapat sama-sama berjalan sehingga semua dapat terkejar tepat waktu,”harapnya.

Sejauh ini secara global program Samesake sudah mendapatkan keuntungan besar, dimana dari total dana yang sudah disalurkan kepada 62 Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 13,6 Miliar, sekarang hasil total sudah mencapai Rp 20 Milliar lebih. “Data yang kita miliki total 20 persen itu mendapatkan keuntungan signifikan, itu ditatanan LKM. Sebab untuk rincian dana pengembalian kekita belum tahu karena belum ada landasan hukum untuk menghitungnya,” terangnya.

Kedepan pihaknya tengah mengantisipasi pelaksanaan pengembalian dana Samesake yang akan dimulai awal tahun depan. Sebab jika tidak ada peraturan hukumnya maka proses pengembalian akan menguat, karena masyarakat tidak mengetahi prosedur pengembalian sesungguhnya. ” Kita mengantsipasi agar pengembalian dapat berjalan dengan baik, sebab dari program ini sudah banyak LKM yang mendapatkan keuntungan, dari program ini meskipun kita aku tidak semuanya berjalan baik karena ada LKM yang bermasalah.” tutupnya. (And)