Kebutuhan Raskin Nol Persen

MUKOMUKO, BE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko memastikan masyarakat di daerah ini tak membutuhkan beras miskin (Raskin). Selain Mukomuko sudah menajdi lumbung pangan, warga juga tak ada yang mengeluh kesulitan beras.
“Tidak ada masyarakat kita yang mengeluhkan terkait kebutuhan beras. Kita pastikan kebutuhan Raskin nol persen atau tidak ada kebutuhan terhadap Raskin,” tegas Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan (DP3K) Kabupaten Mukomuko, Eddy Apriyanto didampingi Sekretaris, Saudagar Chaniago dan Kabid Pertanian, Hary Mustaman, kemarin (8/4) kepada wartawan.
Katanya, luas tanaman pangan khususnya padi di daerah tersebut setiap tahun surplus hingga petani menjual gabah ke luar. Pada Tahun 2014 lalu luas tanam 13.297 hektar, luas panen 13.282 hektar. Produksi gabah 54,926 ton. Setelah dijadikan beras mencapai 32.955 ton lebih. Konsumsi 17.202 ton setelah dikali indeks konsumsi 102 kg per kapita per tahun dengan jumlah penduduk saat itu 168.654 jiwa. Terang Mustamam indek konsumsi mengikuti standar nasional dan jumlah penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS). Ditolaknya Raskin, kata Edy, merupakan kebijakan yang tepat dilakukan Bupati Ichwan Yunus sejak beberapa tahun lalu. Kebijakan itu memberikan dampak yang positif. Selain masyarakat tidak selalu tergantung dengan pemerintah, hingga kini tak ditemukan adanya warga yang kelaparan atau tidak makan beras. Ini dikarenakan kebutuhan akan beras berlebih, atau tidak kekurangan. Pun terkait daya beli masyarakat tidak ada keluhan.
Ditegaskannya, masyarakat mampu membeli beras, tanpa harus menerima Raskin. Dia optimis Tahun 2015 Kabupaten Mukomuko, kembali surplus. Ini dengan hitungan dari jumlah luas tanam padi mencapai 17 ribu hektar lebih atau mengalami penambahan luas tanam dari Tahun 2014 lalu. “Meskipun ada penambahan jumlah penduduk, luas tanaman padi pun ikut mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kita optimis masyarakat di “Kapuang Sakti Ratau Batuah” ini tidak kekurangan beras,” tegasnya. Sementara itu, Mantan Kepala Bagian Ekonomi Setdakab Mukomuko, Halim MSi yang saat itu mengkonsep surat penolakan raskin dikonfirmasi Bengkulu Ekspress menyampaikan, sejak beberapa tahun lalu ditolaknya raskin dengan berbagai pertimbangan yang tepat. Diantaranya ditolaknya raskin karena kabupaten Mukomuko swasembada pangan, banyak masyarakat yang tidak menebus beras dari pemerintah itu. Ini dikarenakan kualitas beras kurang bagus dan operasional pendistribusian ke desa–desa lebih besar daripada harga beras yang dibeli oleh masyarakat yang tidak mampu tersebut dan lainnya.
“Mukomuko pernah menerima raskin. Setelah dilakukan evaluasi. Saya menilai kebijakan tolak raskin tepat dilakukan. Dengan berbagai pertimbangan hingga dihitung secara ekonomi,” pungkasnya. (900/krn)