Kado Tahun Baru, Harga BBM Turun

JAKARTA, BE – Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi turun per 1 Januari 2015. Hal ini sejalan dengan perubahan kebijakan dari subsidi harga menjadi subsidi tetap. Kepastian akan kebijakan yang akan menjadi kado Tahun Baru ini akan diumumkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said pada Rabu (31/12).

Menko Perekonomian Sofyan Djalil sendiri masih enggan menyebutkan harga pasti dari BBM tersebut. Intinya, pemerintah akan menyesuaikan harga baru BBM di dalam negeri dengan perkembangan harga minyak dunia. Sinyal turunnya harga BBM juga disampaikan oleh oleh mantan Menteri BUMN ini.

“Prinsip Pak Presiden adalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan tidak memberikan beban, maka presiden tampil sebagai penanggung jawab Menteri ESDM. Tapi kalau berita baiknya adalah penurunan harga, ya tidak harus presiden yang mengumumkan,” ujar Sofyan Djalil di kantornya, Selasa (30/12).

Selain itu, Sofyan menerangkan memang perlu ada penyesuaian agar ada rasa keadilan kepada masyarakat. Untuk diketahui, jika subsidi untuk premium dihapuskan harganya akan langsung turun. Pasalnya, harga minyak dunia saat ini sedang anjlok. Bahkan lebih murah dari harga premium subsidi yang ditetapkan pemerintah saat ini, Rp 8.500/liter.

“Prinsipnya, sesuai dengan perkembangan harga minyak dunia. Tentu ada juga penyesuaian supaya pemerintah fair terhadap masyarakat. Sebab, kalau harga naik, kita juga meminta masyarakat berkorban lebih banyak. Dengan harga minyak dunia ini, tentu akan disesuaikan,” jelasnya.

Sofyan mengatakan, mulai 2015 pemerintah menerapkan dua jenis kebijakan subsidi untuk jenis BBM tertentu, yakni subsidi tetap dan subsidi harga. Menurutnya, saat ini subsidi BBM hanya melekat untuk jenis bahan bakar premium, solar, dan minyak tanah. Dengan demikian, arah perubahan kebijakan subsidi akan menyasar untuk ketiga jenis BBM tersebut. Alokasi anggaran untuk subsidi BBM di APBN 2015 sekitar Rp 280 triliun. Dengan diterapkannya kebijakan subsidi tetap terhadap BBM, maka penggunaan pos belanja tersebut bisa dikurangi dan lebih terukur.
“Kami  akan sampaikan ke DPR karena masih ada ruangan dari ketentuan APBN. APBN itu tetap memberikan subsidi sekian triliun kan. Selama kita masih alokasikan subsidi ya tidak ada masalah,” tuturnya.

Senada disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Dia menyampaikan harga jual premium, solar, dan minyak tanah akan berubah menyesuaikan dengan besaran subsidi dan harga keekonomian BBM, atau mengikuti harga pasar dunia.

“Kami merencanakan akan berlaku harga baru per 1 Januari 2015 dan siang ini akan ada rapat finalisasi di Kantor Kemenko Perekonomian, jadi paling lambat besok (Rabu 31/12) diumumkan,” ujar mantan bos Pindad ini.

Diakuinya, harga premium yang sedang murah menjadi momentum tepat untuk menghapuskan subsidi. Pun saat ini pemerintah untung sedikit karena harga keekonomian premium di bawah harga subsidi, tapi secara net setahun pemerintah masih nombok karena harus bayar subsidi BBM. Karena itu, Sudirman menerangkan kemungkinan hanya BBM diesel alias solar yang disubsidi tetap oleh pemerintah. Sementara sisanya (seperti premium, pertamax dan minyak tanah) akan mengikuti harga dunia.

“Nantinya harga solar juga akan naik-turun mengikuti harga market, tapi setiap liter solar ada subsidinya (subsidi tetap). Diusulkan misalnya Rp 1.000/liter,” tuturnya.

Diterangkannya lebih lanjut, selama masa transisi, pemerintah akan membuat harga patokan BBM bersubsidi yang disampaikan ke publik setiap bulan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat tidak kaget terhadap volatilitas harga BBM bersubsidi dan persaingan bisnis berjalan sehat. “Kalau BBM bersubsidi, harganya tentu akan berubah karena subsidinya fixed. Ya tergantung harga keekonomian,” katanya.

Sudirman menerangkan, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD 105 per barel  pada APBNP 2014 masih menjadi pegangan pemerintah dalam mengelola anggaran negara, termasuk untuk alokasi belanja subsidi. Dalam formula penetapan harga jual terdapat sejumlah komponen biaya yang diperhitungkan, antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak daerah, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.”Jumlahnya pastinya berapa, ya besok,” ulangnya.

Terkait dengan keluhan para pengusaha SPBU dari Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) yang khawatir bisnisnya akan redup jika pemerintah menerapkan subsidi tetap, Sudirman berjanji akan membarengi kebijakan ini dengan penambahan margin. Namun, ia sendiri masih enggan menyebutkan berapa margin baru yang diberikan untuk pengusaha SPBU tersebut.

“Pemerintah mempertimbangkan memberi margin lebih baik kepada pengusaha SPBU, karena selama ini mereka sangat minim,” katanya. Oleh karena itu, Sudirman meminta para pengusaha SPBU yang bekerja sama dengan Pertamina mengoperasikan SPBU berskema Company Own Dealer Operate (CODO) untuk dapat menyisihkan peningkatan margin yang akan diterimanya untuk memperbaiki kualitas layanan sehingga tidak kalah dengan layanan yang diberikan SPBU asing seperti Shell dan Total. “Margin diperbaiki agar pelayanan lebih baik. Dengan cara itulah pemerintah membekali pengusaha SPBU untuk bersaing,” sampainya.

Menanggapi ini, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menerangkan, siap mendukung kebijakan pengalihan subsidi. Perusahaan plat merah ini juga akan berkomunikasi dengan pengusaha SPBU lokal terkait kebijakan baru ini.

“Pengusaha SPBU kan mitra Pertamina, maka kami akan duduk bersama. Karena itu, merupakan tanggung jawab Pertamina untuk bisa memperkuat mereka bersaing dengan siapa pun,” kata Dwi.

Untuk memastikan pasokan mencukupi, perseroan juga akan meningkatkan produksi BBM RON 92 (pertamax) sebanyak 30% lebih tinggi dari biasanya. Saat ini, kemampuan Pertamina dalam memproduksi  pertamax rata-rata 1.500 barel per hari, sedangkan untuk premium sekitar 5.200 per hari. Bila subsidi premium dicabut dan dialihkan ke pertamax, maka perseroan juga akan mengubah kapasitas kilang dengan meningkatkan produksi BBM RON 92 guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang naik tersebut.

“Kalau dari kemampuan kilang yang sekarang, sebelum di-upgrade, kemampuan kami sekitar 40-50% dari kebutuhan nasional. Dengan program upgrading, kami harapkan bisa naik ke 80%. Setidaknya butuh waktu 2 tahun untuk pengalihan ini,” tuturnya.

Sementara itu, anggota Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi, Djoko Siswanto, mendukung kebijakan penghapusan subsidi premium. Diakuinya, tim yang dikenal dengan sebutan anti mafia migas ini memang merekomendasikan agar pemerintah menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis RON 88 (premium), dan mengalihkan subsidinya ke pertamax (RON 92).

Namun, akhirnya, pemerintah nampaknya lebih memilih mencabut subsidi premium dan menerapkan subsidi tetap (fixed subsidy) per liter untuk BBM diesel atau solar. “Kalau pilihannya justru berani mencabut subsidi premium, itu jauh lebih baik. Tentunya sangat bagus,” kata Djoko.

Sebelumnya, pemerintah memang sempat mengapresiasi rekomendasi tim yang dipimpin Faisal Basri ini. Namun, usulan ini dirasa sulit untuk menerapkannya dalam waktu dekat. Pasalnya, kilang Pertamina yang sudah tua dianggap tidak akan mampu memproduksi pertamax.

Terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin meyakini kebijakan BBM terbaru ini akan berdampak positif. Jika harga BBM turun, maka ia yakin akan terjadi deflasi terhadap harga barang dan jasa. Pasalnya, penerapan subsidi tetap ini akan membuat harga BBM berfluktuasi mengikuti perkembangan harga minyak.”Kalau harga BBM turun, bisa saja deflasi. Karena, kalau BBM turun, maka biaya angkutan seharusnya turun dan harga komoditas lain ikut turun,” ujarnya. (wmc)

  • Rizka 1 Januari 2015 at 14:01

    Turun? Jgn mau dibodohi, yg ada ttep naik 1100, semakin menunjukkan kelemahan kapabilitas seorang Presiden dan pembantu2 bidang ekonominya, miris.