Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Fraksi Tentang LPJ APBD 2016

Plt Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah memberikan jawaban terhadap pandangan fraksi Tentang LPJ APBD 2016.
Plt Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah memberikan jawaban terhadap pandangan fraksi Tentang LPJ APBD 2016.

BENGKULU, bengkuluekspress.coom – DPRD Provinsi Bengkulu menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Gubernur Bengkulu terhadap pandangan fraksi tentang Raperda laporan pertanggungjawaban APBD 2016, Senin (25/7/2017).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Provinsi Elfi Hamidi,S,Sos dan dari eksekutif hadir langsung Plt Gubernur Dr.H.Rohidin Mersyah,MMA.

Paripurna sempat disekor dua kali sebelum dimulai karena tidak kuorum. Setelah sekitar 20 menit rapat paripurna kembali dilanjutkan dengan mendengarkan pidato gubernur yang berisi jawabannya terhadap pandangan fraksi. Dari 8 Fraksi yang disampaikan pada rapat sebelumnya, Plt Gubernur menjawab semua pertanyaan, kritik dan saran.

Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sampaikan laporan ke pimpinan sidang, Elfi Hamidi
Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sampaikan laporan ke pimpinan sidang, Elfi Hamidi.

Diantaranya dari Fraksi PDIP  disampaikan oleh Helmi Paman,S,Sos yang mengatakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah belum jeli dalam perencanaan program dan apakah konsep perencanaan anggaran berpegang teguh pada prinsip efektivitas dan skala prioritas. Plt Gub mengatakan, dimasa-masa yang akan datang pemprov akan lebih jeli dan cermat dalam melakukan perencanaan program dalam KUA-PPAS yang memperhatikan pokok-pokok pikiran anggota dewan.

Kemudian atas pernyataan Pemprov gagal meraih opini karena belum bekerja secara optimal akan menjadi perhatian serius Pemprov dalam menyusun tata kelola keuangan daerah agar bisa kembali meraih WTP.

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu ikuti rapat paripurna.
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu ikuti rapat paripurna.

Rohidin mengatakan, atas kritik dan masukan dari Fraksi PKB Seption Muhadi besarnya silpa pada APBD 2017 dikarenakan adalah penundaan DAU berdasarkan PMK No 125/PMK.07/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang penundaan penyaluran sebagian dana DAU.Akan diformulasikan dalam APBDP 2017.

Kemudian adanya kehwatiran Fraksi PAN Slamet Riyadi apakah Pemprov bisa menyerap APBD sebesar 86 persen seperti tahun 2016, maka Pemprov akan lebih mengefektifkan tim evaluasi dan penyerapan realisasi anggaran dalam memantau masing-masing OPD. Sedangkan Fraksi Golkar, Mulyadi Usman mengatakan, adanya kemuduran dalam meraih Opini WTP, jika tahun 2016 meraih opini WTP sekarang WDP. Rohidin mengaku dalam LKPD menganggap ada unsur yang belum terpenuhi yakni penataan aset daerah.

“Tentu akan kita perbaiki sehingga ditahun berikutnya kita bisa meraih WTP,” pungkasnya. (Dil/Prw)