Indeks Pembangunan Gender Terus Naik

pertemuan-kpi-indeks-gender
Bakti/Bengkulu Ekspress PERTEMUAN : KPI saat melakukan kegiatan temu jaringan bersama BPS dan BPJS Kabupaten Benteng di Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, kemarin (7/11)

BENTENG, Bengkulu Ekspress – Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menggelar kegiatan temu jaringan di Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), Senin (7/11).

Dalam pertemuan yang bertemakan ‘Memperkuat Jaringan Advokasi Jaminan Kesehatan Nasional’ ini KPI meminta penjelasan  kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dan BPJS Kabupaten Benteng mengenai beberapa permasalahan terkait pemeliharaan kesehatan dan perlindungan terhadap kebutuhan dasar kesehatan.

Kepala BPS Kabupaten Benteng, Tina Wahyufitri MSi menyatakan, bahwa ada ketimpangan gender yang terjadi di Kabupaten Benteng. Pasalnya, data yang diperoleh dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang dirilis BPS di tahun 2015 lalu, capaiannya adalah 85,07. Artinya, ketika IPG lebih kecil dari 100, indikasinya adalah capaian perempuan lebih kecil dari capaian laki-laki.

Meski begitu, di Kabupaten Benteng, lanjutnya, IPG ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu dari 78,38 pada tahun 2010 menjadi 85,07  pada tahun 2015.

“Data yang diperoleh BPS, IPG di Kabupaten Benteng senantiasa mengalami peningkatan. Artinya, situasi pembangunan manusia yang dilihat dari kesehatan, pendidikan dan keterlibatan perempuan semakin baik,” papar Tina.

Selain itu, BPS juga mengangkat data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang merupakan instrumen untuk menilai apakah perempuan dapat berperan aktif dalam berkehidupan politik dan ekonomi.

“IDG di Kabupaten Benteng saat ini capaiannya ada di angka 60,66. Secara umum, peranan perempuan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki,” imbuhnya.

Dari IGD, lanjutnya, terlihat pula bahwa keterlibatan perempuan di parlemen masih sekitar 16 persen, sementara persentase perempuan sebagai tenaga profesional baru sebesar 41,78 persen dan sumbangan pendapatan perempuan baru mencapai 42,01 persen.

“Data IPG dan IDG dapat digunakan untuk membantu pengambil kebijakan (pemerintah daerah) untuk menghilangkan kesenjangan gender menuju pembangunan manusia yang lebih baik,” tutupnya.(135)