Hasil Sidak Dewan, BBI Peraduan Binjai Gagal Total

Doni/Bengkulu Ekspress SIDAK: Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kepahiang bersama Kepala Dinas KPP dan jajarannya saat melakukan sidak terhadap BBI Peraduan Binjai.
Doni/Bengkulu Ekspress SIDAK: Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kepahiang bersama Kepala Dinas KPP dan jajarannya saat melakukan sidak terhadap BBI Peraduan Binjai.

KEPAHIANG, Bengkulu Ekspress – Keberadaan Balai Benih Ikan (BBI) Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kepahiang, dinilai gagal total. Karena pembenihan ikan milik Dinas Ketahan Pangan dan Perikanan (KPP) Kabupaten Kepahiang tersebut tidak memberikan kontribusi dalam meningkatkan bibit ikan untuk dipasarkan hingga tak mampu berkontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah tersebut.

Akibatnya, Kabupaten Kepahiang yang dulunya dikenal sebagai daerah penghasil ikan air tawar, sekarang tidak lagi. Pengelolaan BBI tak baik, menyebabkan suplai ikan air tawar semakin kurang setiap tahunnya.

“Dulu kita Kepahiang sebagai daerah sumber ikan, sekarang dimana kita? jadi kalau BBI dikelola dengan baik hasilnya bukan hanya bisa memenuhi pasar Kepahiang saja, tetapi bisa dijual ke luar daerah,” ungkap anggota DPRD Kabupaten Kepahiang, Ahmad Rizal MM saat sidak BBI, pada Selasa (29/8).

Keberadaan BBI di Desa Peraduan Binjai sangat jauh dari pemukiman warga.Dengan kondisi jalan bebatuan membuat area tersebut luput dari pengawasan. Bahkan belum dikenal oleh masyarakat luas, hingga hasil pembibitan juga sulit dipasarkan. Hal tersebut yang disesalkan oleh anggota Komisi II DPRD Kepahiang kala melaksanakan pengecekan lokasi BBI untuk kesekian kalinya.

Sementara Kepala Dinas KPP Kepahiang, Ir Romlan Gani menegaskan, bila pihaknya sudah menggunakan BBI sesuai dengan peruntukkannya. Sebagai area pembibitan benih ikan dan juga tempat pelatihan dan pembinaan kelompok tani. “Selain pembibitan juga untuk pelatihan dan pembinaan kelompok tani,” ucap Romlan.

Anus Pati pengelola BBI bertugas selama 6 bulan terakhir menuturkan, data yang dimiliknya lahan tersebut seluas 5 hektar dengan rincian 3 hektar untuk perkantoran dan 2 hektar untuk kolam pembibtan.

“Kolam yang aktif ada 47 dari total ada 60 buah kolam. Selebihnya kondisi rusak dan bocor,” ungkap Anus.

Menurut Anus, ia bertugas mengelola pembibitan. Sehingga tidak mengetahui persoalan aset BBI dan lainnya. Ada beberapa jenis ikan yang dikembangkan di BBI peraduan binjai. Diantaranya ikan mas, nila ikan joy, ikan tawes dan ikan trapis sebanyak 50 ribu ekor. “Wewenang saya pengelolaan pembibitan, masalah aset itu di dinas,” tuturnya.

Dikataka Anus, bila bibit ikan diberikan untuk membantu kelompok tani, atau bahkan dijual ke masyarakat yang memesan seharga Rp 300 rupiah/ekor. Dan setiap bulan dipastikan adanya pembeli yang datang.

“Pendapatan kita putar di sinilah belum ada untuk PAD,” tegas Anus.

Hatchry Putus Kontrak
Disana ada tempat pembenihan Ikan (Hatchry) yang saat ini dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi pasca putus kontrak pada tahun 2015 lalu. Dimana kontraktor pada CV Lapindo Group dan PPTK Rukismanto, tetapi dalam pekerjaan dijatuhi finalti dan pekerjaan dihentikan. “Pembangunan ini dulunya senilai Rp 700 juta bersumber dari APBD Kepahiang, tetapi dalam perkerjaan terjadi putus kontrak, sehingga pekerjaan dihentikan dan dibayar cuma 30 persen dari anggaran sekiar 185 juta, sisanya Rp 515 juta dikembalikan ke kas daerah, kini dianggaran lagi pada APBD perubahan. “Rencananya habis lebaran nanti akan dilelang kembali, ada pemenangnya akan lanjut dan dak do saya angkat tangan,”keluh Romlan.

Terkait hal ini Komisi II DPRD Kepahiang meminta proses pembangunan yang sudah dianggarkan untuk direalisasikan. Tetapi diingatkan prosesnya harus benar dan tidak bertentangan dengan aturan berlaku.

“Intinya ini harus dilanjutkan, proses lelang harus sesuai dengan hukum, yang benar, saya yakin Rp 515 juta itu cukup untuk bangun ini,” tegas Rizal. (320)