Hasil Reses Direalisasi 2016, Tak Semuanya Diakomodir Pemprov

BENGKULU, BE – Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan bahwa hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bengkulu di tahun 2015 ini akan diakomodir dalam APBD Provinsi Bengkulu tahun 2016. Hanya saja kemungkinan besar tidak bisa direalisasikan sepenuhnya, karena pengalokasian anggaran tersebut berdasarkan skala prioritas.

“Untuk aspirasi atau usulan masyarakat yang sudah disampaikan kepada anggota dewan melalui reses, akan dimasukkan ke dalam APBD 2016. Rinciannya saya tidak bisa memastikannya, karena saat ini KUAPPAS APBD 2016 tengah disusun oleh Bappeda Provinsi Bengkulu,” kata Pelaksana tugas (Plt) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu, Ir Buyung Azhari kepada BE, kemarin.

Menurutnya, selain berdasarkan skala prioritas pembangunan mengingat terbatasnya anggaran yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bengkulu, aspirasi masyarakat tersebut juga akan dikomunikasikan dengan pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu. Sebab, tidak semua pembangunan menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi, melainkan juga ada tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota.

“Jadi, yang akan diakomodir oleh Pemerintah Provinsi adalah pembangunan yang tidak teranggarkan oleh pemerintah kabupaten. Komunikasi perlu dilakukan, agar tidak tumpang tindih dengan pemerintah kabupaten,” jelasnya.

Buyung pun mengaku bahwa pembangunan di 2016 mendatang dipastikan lebih menggeliat dibandingkan tahun ini, pasalnya tahun ini sebagian besar APBD Provinsi Bengkulu tersedot untuk membiayai pelaksanaan Pilkada gubernur dan wakil gubernur serta Pilkada bupati dan wakil bupati di 8 kabupaten di Provinsi Bengkulu. Sedangkan tahun depan Pilkada sudah tidak lagi, sehingga anggaran bisa difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sejumlah program pro rakyat lainnya.

“Dari sekian aspirasi masyarakat itu ada yang diluar tanggungjawab kita, misalnya adalah keluhan mengenai krisis listrik. Kita sama sekali tidak bisa menyediakan listrik, langkah yang bisa kita lakukan adalah berkoordinasi dengan pihak PLN,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi DPRD Provinsi, Tantawi Dali SSos MM menyampaikan sedikitnya ada 14 poin hasil reses yang dilakukannya pihaknya beberapa waktu. Ke 14-nya yakni prasarana atau infrastruktur dasar di 10 kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu, dibutuhkan program peningkatan ekonomi kerakyatan, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan mutu pendidikan, tebas bayang jalan provinsi secara rutin,  peningkatan hasil pertanian, menjamin harga komoditas pertanian tetap stabil, membangun fasilitas kesehatan dan melanjutkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Selain itu, masyarakat juga meminta agar pendistribusian Raskin tepat sasaran, perlu dilakukan pembangunan moral masyarakat di samping pembangunan fisik, pemerintah diminta mempermudah pengurusan dokumen kependudukan, menyelesaikan sengketa lahan yang banyak terjadi antara masyarakat dengan perusahaan pemilik Hah Guna Usaha (HGU).

Berikutnya, meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu agar memberikan solusi atas sulitnya mendapatkan air bersih, dan poin terakhir meminta atasi krisis listrik yang terjadi di Provinsi Bengkulu.(400)