Guru Tanpa Uang Makan

Meskipun saat ini sejumlah sekolah di Kabupaten Rejang Lebong telah menerapkan lima hari kerja, namun untuk guru tidak ada uang tambahan dalam hal ini uang makan
Meskipun saat ini sejumlah sekolah di Kabupaten Rejang Lebong telah menerapkan lima hari kerja, namun untuk guru tidak ada uang tambahan dalam hal ini uang makan

CURUP, Bengkulu Ekspress – Meskipun saat ini sejumlah sekolah di Kabupaten Rejang Lebong telah menerapkan lima hari kerja, namun untuk guru tidak ada uang tambahan dalam hal ini uang makan. Menurut Sekretaris Musyarawah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten Rejang Lebong, Tuharlan Effendi MPd, meskipun saat ini ada penambahan jam dari sebelumnya pulang pukul 13.00 WIB menjadi pukul 16.00 WIB, pasca diterapkannya lima hari sekolah. Namun beluma ada guru maupun kepala sekolah yang mengeluh terkait dengan tidak adanya uang makan pasca penambahan jam kerja mereka.

“Hingga saat ini saya belum menerima laporan, adanya guru yang sekolahnya menerapkan lima hari kerja yang mengeluhkan uang makan,” aku Tuharlan
Namun menurut Tuharlan, bila ada guru yang mengeluhkan terkait dengan uang makan ini, ia berharap keluhan tersebut tidak disampaikan kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kebijakan. Namun ia berharap bisa langsung berkoordinasi dengan beberapa pihak yang berkompeten sehingga keluhan yang mereka sampaikan tersebut bisa diselesaikan tanpa adanya kesalahpahamanan antara satu pihak dengan pihak lainnya.
Di sisi lain, Ketua Umum Komunitas Peduli Pendidikan (KP2), Helmi SS mengungkapkan dengan penerapan sistem lima hari sekolah yang dilakukan pemerintah tersebut mendapat dukungan dari guru yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.
Hanya saja menurut Helmi, pihaknya dari KP2 meminta pemerintah tidak membebani para guru dengan tugas administrasi. Hal tersebut, karena menurut Helmi sesuai dengan tujuan pendidikan saat inti yaitu dalam pembentukan karakter. Dimana menurutnya sistem pendidikan saat ini banyak menyerap waktu baik bagi pelajar maupun guru.

“Dengan sistem pendidikan yang baru ini, kami berharap bisa disesuaikan dengan beberapa aspek juga, jangan sampai sistem baru ini justru lebih membebankan beberapa pihak,” demikian Helmi.(251)