Gubernur: Data BPS Amburadul, Digunakan untuk PSKS

psks

BENGKULU, BE – Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah SAg MPd tidak bisa berbuat banyak terkait penerima bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS)
di Provinsi Bengkulu yang tidak tepat sasaran. Sebab, data penerima yang digunakan pemerintah pusat sebagai pemilik program tersebut menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), bukan dari Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu.
“Saya sudah laporkan masalah data penerima bantuan PSKS ini langsung kepada Presiden Pak Joko Widodo saat ia berkunjung ke Bengkulu beberapa waktu lalu. Saya sampaikan data darimana yang akan kita pakai, kalau menggunakan data BPS banyak ketimpangan atau tidak sesuai. Namun kenyataannya tetap menggunakan data dari BPS, ya begini jadinya,” kata Gubernur Junaidi, kemarin.
Pemerintah Provinsi Bengkulu pun tidak bisa disalahkan dengan amburadulnya penerima program unggulan Jokowi-JK itu, karena Pemprov sama sekali tidak dilibatkan dalam penyusunan data. Padahal Dinas Kesejahteraan Sosial sudah menyiapkan data yang lengkap dan akurat yang bersumber dari Dinas Sosial kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu. “Yang jelas kepala negara sudah tahu masalah ini,” tambahnya.
Menurutnya, dengan tidak jelasnya penerima bantuan tersebut seperti orang yang benar-benar miskin tidak dapat dan orang diketagorikan mampu malah mendapatkannya, akan dievaluasi ulang oleh pemerintah pusat. Bahkan sejauh ini Kementerian Sosial RI telah mengundang perwakilan Dinas Kesejahetraan Provinsi Bengkulu untuk menggelar rapat di Jakarta.
“Pasti akan dievaluasi dan verifikasi ulang terhadap penerimanya, tapi evaluasi ini bukan kita melakukannnya melainkan pemerintah pusat karena program ini langsung ditangani oleh pemerintah pusat dan pencairannya langsung melalui kantor Pos. Sedangkan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota tidak mengetahuinya,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Bengkulu Ir Muharamin meminta pemerintah pusat menggunakan data yang ada di Dinkesos untuk penerima periode berikutnya. Jika tetap menggunakan data BPS, maka pembagian program itu tidak bisa lepas dari protes masyarakat miskin yang tidak mendapatnya.
“Lebih baiknya realisasi program ini diserahkan kepada pemerintah daerah, karena pemerintah daerahlah yang lebih memahami kondisi masyarakatnya yang sebenarnya. Jika sejak awal melibatkan pemerintah daerah, saya rasa pembangian program ini lancar dan akan tepat sasaran,” ungkapnya.
Muharamin pun mengaku prihatian melihat program presiden tersebut tidak tepat sasaran. Karena itu pula dipastikan program tersebut tidak akan mampu menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Bengkulu.
“Kalau seperti, jangan harap akan ada dampaknya bagi masyarakat. Yang angka kemiskinan semakin meningkat karena semua harga barang-barang naik akibat dinaikkannya harga BBM oleh pemerintah,” tandasnya.(400)