BENGKULU, BE – Meski sudah beberapa kali mendapatkan surat dari Panitia Khusus (Pansus) aset DPRD Provinsi, dari 46 SKPD baru 13 SKPD yang menyerahkan daftar kepemilikan aset kepada Pansus.  Hal tersebut sangat disayangkan, karena menjadi kendala bagi Pansus untuk mendata kepemilikan aset milik pemerintah Provinsi Bengkulu.
“Kita sangat sesalkan sampai saat ini baru 13 SKPD yang menyerahkan data, termasuk Sekretariat DPRD juga belum. Kita minta staf Pansus untuk menyurati lagi,” ujar Ketua Pansus Rahimandani MA, kemarin.
SKPD yang sudah menyerahkan data antara lain Badan Ketahanan Pangan (BKP), Dispora, Badan PP dan PA, Satpol PP, Biro Umum, Disnakertrans, Dinas ESDM, RSJKO, Biro Ortala, Dinkesos, Disnakeswan, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Biro Administrasi Pemerintahan. “Baru 6 SKPD yang sudah kita bahas, hasilnya memang banyak aset bergerak yang tidak sesuai peruntukannya,” katanya.
Pansus juga mengungkapkan adanya aset tak bergerak di Jogjakarta dan Bandung yang tidak terawat.  Aset tersebut berupa tanah dan bangunan, yang awalnya sebagai asrama mahasiswa. Informasinya aset tersebut menjadi tempat hiburan.  Selain itu banyak aset yang tidak ditemukan lagi.  “Banyak aset yang tidak ditemukan lagi, sudah lama hilangnya,” katanya.
Berdasarkan hasil audit BPK RI, aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp 5,56 miliar belum dapat ditelusuri keberadaannya. Aset tetap rusak berat belum segera diproses penghapusannya. Lalu aset tetap senilai Rp 5,56 miliar yang dikuasi dan dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa dokumentasi yang jelas.  Dan aset-aset tanah yang belum selesai kepengurusan setifikatnya.
“Aset-aset ini nanti juga kita terlusuri,” ujar Rahimandani.
Mamat, seorang mahasiswa mengomentari banyaknya aset hilang. Hal tersebut terjadi akibat mental pejabat yang suka mencuri dan berjiwa koruptor. Sehingga berupaya untuk menguasi aset bukan miliknya. “Meski sudah pensiun atau tidak menjabat lagi, tidak segera mengembalikan aset. Dengan harapan dapat dimiliki pribadi, terlebih jika luput dari pengawasan masyarakat,” katanya.
Dia mengatakan banyaknya pejabat menguasai aset yang bukan semestinya dikuasai adalah contoh buruk. Tindakan tersebut bagian dari tindakan korupsi, sehingga bisa ditindak dengan hukum  pidana. “Sudah katagori penggelapan, sehingga bisa ditindak,” ujarnya. (100)

BENGKULU, BE - Demo sekitar 80 aliansi Fron Pembela Rakyat yang merupakan gabungan OKP HMI, KAMMI dan PMII berakhir bentrok.  Setelah mahasiswa membakar replika gambar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di depan Seketariat DPRD Provinsi. Polisi yang dipimpin langsung Kapolres Bengkulu AKBP Iksantyo Bagus Pramono SH, MH, menghentikan pembakaran gambar SBY dan ban bekas tersebut dengan racun api.  Akibatnya terjadi bentrok antara polisi dan mahasiswa.  Tiga orang mahasiswa diamankan, namun kemudian dilepas kembali setelah mereka menjamin tidak terjadi pembakaran dan anarkis. Sebelumnya, ada mahasiswa sempat membeli bensin juga diamankan oleh petugas. Sebelum mendatangi Sekretariat DPRD Provinsi, mahasiswa terlebih dahulu  menyegel stasiun pengisian bahan bakar Umum (SPBU) di kilometer 6,5, Jalan P Natadirja,  Kota Bengkulu.  Penyegelan dilakukan dengan menempel karton bertuliskan ‘disegel’ dan ditempel di fasilitas SPBU itu. Aksi penyegalan SPBU tersebut membuat layanan pengisian BBM terhenti. Polisi berupaya menghentikan tindakan massa.  “Kami melakukan protes terhadap rencana kenaikan harga BBM. Kami menyegel SPBU ini sebagai bentuk protes kami,” ujar Romidi, Ketua KAMMI Daerah Bengkulu.
Dia mengatakan, pemerintah telah gagal mengelola sumber daya alam yang paling dibutuhkan masyarakat Indonesia itu.  Menaikan harga BBM dianggap  bakal menyengsarakan masyarakat kecil.   Setelah aksi menyegel SPBU tersebut, massa bergerak menuju Kantor DPRD Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan aspirasi  melalui anggota DPRD Provinsi, agar mendesak pemerintah membatalkan kenaikan BBM bersubsidi.  Demontrasi di DPRD Provinsi disambut oleh Wakil Ketua H Ahmad Zakarsi SP, Waka I Elmi Supiati, dan anggota Suharto SE, MBA, Junaidi Albab, Edhi Ismawan.
Saat bertemu dengan dewan, terjadi aksi saling tunjuk dengan anggota Fraksi Demokrat Edhi Ismawan. Hal ini karena mahasiswa menolak mendengarkan dialog dan mendesak dewan menandatangani berkas yang disodorkan oleh mahasiswa. Merasa dipaksa, Edhi Ismawan tersinggung, dan saling adu otot.  Ketua Komisi I tersebut akhirnya meninggalkan ruang pertemuan. Sementara, dewan yang lainnya menandatangani berkas yang diajukan demonstran tersebut.  Masih kurang puas, demonstran melakukan sweeping ke dalam ruang-ruang untuk mencari anggota dewan agar menandatangani peryataan penolakan terhadap kenaikan harga BBM tersebut.  Peryataan tersebut kemudian dikirim melalui faxmile di ke DPR RI. Setelah itu, demonstran melakukan aksi teatrikal di depan Sekretariat DPRD Provinsi.  Dalam aksi teatrikal tersebut, saat membakar replika SBY dengan ban, terjadi bentrokan karena aparat kepolisian akan memadamkan api.  Tiga orang mahasiswa diamankan karena dianggap provokator.
“Mereka kami amankan sementara. Setelah itu kami lepas lagi. Sejak awal kami sudah memberitahu, bahwa aksi membakar tidak diperkenankan,” uajr Kapolres Bengkulu AKBP Iksantiyo Bagus Pramono.
Di sisi lain, peryataan sikap Front Pembela Rakyat tersebut antara lain menolak secara tegas rencana pemerintah yang akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan alasan-alasan sebagai berikut; kenaikan harga BBM ini akan diikuti dengan kenaikan biaya pada semua produk sehingga harga semua produk pun otomatis akan naik.
“Pemerintah menaikkan harga BBM ini selalu berulang-ulang karena dianggap membebani APBN. Padahal, ada anggaran yang lebih membebani dibandingkan anggaran subsidi BBM, yaitu anggaran pembayaran bunga dan cicilan pokok hutang mencapai Rp 171,7 triliun; juga anggaran belanja birokrasi pemerintah yang mencapai Rp 400,3 triliun,” tegas Ridho, aktivis HMI itu.
Dia menilai, pihak yang diuntungkan dari kebijakan adalah swasta dan asing, terbukti dengan makin banyaknya SPBU swasta dan asing.
BBM selama ini sebagian besar dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah. Rencana menaikkan harga BBM bersubsidi akan dihadapkan pada risiko inflasi yang tinggi pada Juni, Juli dan Agustus karena merupakan bulan liburan sekolah dan tahun ajaran baru, sekaligus memasuki bulan Ramadhan dan persiapan lebaran atau Idul Fitri.
“Pemerintah menerbitkan solusi dengan pemberian BLT kepada masyarakat yang dinilai tidak mampu. Solusi ini lebih dinilai berbau politis mengingat hal ini terjadi menjelang Pemilu 2014,” tegasnya.
Mereka juga menilai, BLT/BLSM bukanlah sebuah solusi yang tepat dalam mengkompensasi kenaikan harga BBM. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) nilainya, cakupan dan masa pemberiannya sangat terbatas sehingga tidak dapat meredam dampak kenaikan harga BBM. “Berdasarkan kenaikan BBM tahun 2005 kebijakan kenaikan BBM mengakibatkan kenaikan orang miskin sebesar 16 %. Maka Jumlah orang miskin akan semakin bertambah dengan peningkatan yang fantasis,” paparnya.
Anggota Fraksi Demokrat Edhi Ismawan mengatakan pemerinah menaikan harga BBM tidak memiliki niat untuk menyengsarakan rakyat. Tetapi, untuk menyelamatkan uang rakyat dari jebolnya subisidi BBM. “Saya tidak takut tandatangan aspirasi mahasiswa. Tapi perlu dipahami, kenaikan harga BBM ini bukan untuk kepentingan demokrat, tetapi untuk menyelamatkan  uang rakyat yang selama ini digunakan untuk susidi BBM,” katannya.
Kapolres Bengkulu AKBP Iksantyo Bagus Pramono SH, MH mengatakan aksi berjalan aman, meski sempat terjadi bentrokan. Dia mengatakan, memang melarang terjadi bakar-bakaran.  “Sebenarnya untuk menyelamatkan mereka (pendemo) sendiri, kalau bakar-bakaran membahayakan mereka sendiri. Tapi, kita menggunakan pendekatan SOP Power, yang penting demonstrasi berjalan tertib,” katanya.b

BENGKULU, BE - BPK RI memerintahkan Kepala Dinas PU untuk menarik kembali kelebihan pembayaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan bendahara pengeluaran pembantu dan staf pengelola kegiatan, selanjutnya menyetor ke kas daerah.
“Jika tidak dikembalikan, penegak hukum harus segera mengusut, itu bagian dari tindakan korupsi,” ujar Ketua Komisi III DPRD Provinsi Suharto SE, MBA, kemarin.
Dia mengatakan, rekomendasi BPK RI agar mengembalikan kelebihan pembayaran honor KPA agar ditindaklajuti.  Sebab uang tersebut merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. “Kita di dewan ini menganggarkan, teriak-teriak, tapi kalau terjadi korupsi rakyat yang paling rugi,” katanya.
Dia mengatakan rekomendasi BPK RI harus segera ditindaklanjuti agar kedepan dapat mempertahankan predikat WTP. “Kedepan perlu prestasi lagi, maka semua rekomendasi agar di tindaklanjuti. Kalau tidak, bisa berdampak pada pelanggaran hukum,” katanya.
Suharto juga menyoroti kinerja PU Provinsi tidak sampai 25 % proyek pembangunan. Padahal sudah memasuki bulan ke enam.   “Kalau memang ada penyimpangan agar diusut,” ujarnya.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi H Suharudin  H Derus juga menegaskan agar setiap rekomendasi BPK RI agar ditindaklanjuti, minimal 60 hari setelah hasil audit LHP LKPD diumumkan.
“Rekomendasi wajib ditindalnajuti agar tidak terjadi kerugian keuangan negara.  Apabila tidak, maka penegakan hukum harus ditegakkan,” katanya.
Kepala Perwakilan BPK RI Bengkulu Erwin  SH, MH memerintahkan Kepala Dinas PU untuk menarik kembali kelebihan pembayaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan bendahara pengeluaran pembantu dan staf pengelola kegiatan dan selanjutnya menyetor ke kas daerah. “Pemerintah daerah agar menindaklanjuti kerugian negara atas ketekoran kas di Kantor Perwakilan,” katanya.(100)

KEMENTERIAN Perumahan Rakyat Republik Indonesia akan membangun perumahaan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan rendah sebanyak 1.000 unit untuk PNS Pemda Provinsi dan PNS Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan satu hamparan untuk kapasitas 1000 unit rumah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerh (Bappeda) Provinsi Bengkulu Ir. Edi Waluyo.
“Untuk PNS Provinsi Pemprov sudah menyiakpakn lokasi perumahannya di Kelurahan Bumi Ayu Kota Bengkulu, pembangunan akan kita mulai tahun ini dan selesai tahun depan,” ujar Edi Waluyo.
Ia mengatakan, saat ini pemerintah masih melakukan pembebasan lahan untuk lokasi perumahan, yang anggaranya diusulkan pada APBD Perubahan. Sedangkan untuk biaya pembangunan rumahnya dari Kemeterian Perumahan Rakyat dalam hal ini dikerjakan oleh PT Perumnas. Bukan hanya Pemda Provinsi namun pemerintah kabupaten dan kota juga diberikan jatah untuk membangun rumah PNS, saat ini masih diinventalisir. Karena memang masih banyak PNS yang belum memiliki tempat tinggal, seperti tinggal di rumah dinas yang suatu saat bisa dipindahkan. “Untuk PNS Pemprov saja dari 7.000 pegawai, sekitar 5.000-nya belum memiliki rumah, belum yang berada di kabupaten.  Total di Bengkulu ada 11.000 rumah yang akan dibangun meliputi Rp 1.000 rumah untuk PNS Pemprov dan 10.000 rumah untuk PNS kabupaten dan kota,” jelasnya. (100)

SUNGAI SERUT, BE -  Untuk melihat langsung serapan anggaran dan realisasi program kegiatan  di Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu, rombongan Komisi 3 DPRD Kota Bengkulu  melakukan  inspeksi mendadak.   Komisi III dipimpin Suimi Fales SH didampingi Ali Kasman, Ujang Putra, Ketman, H Adhar, Sofyan Hardi, dan Effendi  Salim.  Rombongan disambut Kadistanak Ir Arif Gunadi.
Dalam inspeksi itu, dilakukan pemantauan  seperti  pemanfaatan lahan demplot, penetas telur, ternak itik hingga hasil  panen gabah.   Dalam kesempatan itu,  Suimi Fales kepada wartawan menyebutkan, kunjungan ini untuk melihat langsung atas   serapan penggunaan anggaran sekaligus realisasi  program selama triwulan kedua ditahun 2013 ini.   Ia juga mengapresiasikan   program  kerja yang dijalankan Distanak dan telah menghasilkan Pendapatan Asli Daerah  (PAD) telah tercapai 33,3 persen.
“Kita mengapresiasikan kinerja mereka, dan  pendapatan yang didapat cukup lumayan,” kata Suimi.  Ia mengharapkan kinerja itu terus dimaksimalkan terlebih hasil ternak, dan pertanian ini bisa disosialisasikan di masyarakat.  Dengan begitu, masyarakat  lebih memahami.
Suimi menambahkan, target  PAD itu akan dikupas  kembali minggu depan, dengan begitu target  PAD itu  bisa terpantau  berapa persen yang sudah tercapai.   Hal ini  dilakukan dengan harapan  jangan sampai pada akhir tahun, PAD  tidak tercapai.
Sementara itu Ali Kasman menyampaikan, Serapan Dana Alokasi Khusus  telah mencapai 4,688 persen, jangan sampai serapanya tidak tuntas, dan jika terjadi  apa  yang menjadi faktor hambatannya itu.  Ali Kasman juga menyarankan, kepada Distanak agar  dewan dilibatlkan dalam berbagai kegiatan sosial di tingkat daerah pemilihan hingga pendampingan ke tingkat  kementerian.
Sementara itu  Ir Arif Gunadi  mengatakan, target PAD tahun 2013 Rp 433.000.000 terealisasi Rp. 114.465.000 atau 33 persen.  PAD itu diperoleh dari berbagai lini, mulai rumah potong hewan, pasar ternak dan lain-lain.    ”Kita juga dalam pencapain PAD tersebut melakukan pengembangan ternak sekaligus pembibitan ayam dan itik yang bibitnya  diambil dari Talang Benih dan Tegal, dan itik ini menjadi unggulan Provinsi Bengkulu.  Khusus ayam Arab setiap hari  telah menghasilkan telur sebanyak 40 butir, dan telah menetaskan bibit yang saat ini telah dibagikan ke kelompok masyarakat sebanyak 200 ekor, dan diberikan gratis.  “Penetas masih manual, sehingga harus dibolak balik setiap harinya.  Sekali tetas 150 butir, dibutuhkan mesin  peretas otomatis  dengan kapasitas maksimal 300-400 butir,” terangnya.
Sedangkan di bidang pertanian,  Distanak juga telah menghasilkan  6 ton benih, Lestari, cigelis dan poka, bibit itu  akan dijual dimasyarakat petani seharga  7000/kg,  sedangkan dijual dalam bentuk gabah  Rp 3000/kg, penjualan hasil tani itu dirancang  akan bekerjasama dengan PT Pertani. (247)

KAMPUNG MELAYU, BE-

Selama ini Yayasan Swasta Mandiri  menggantungkan penghasilan untuk menghidupi ke 53 anak asuhnya dari usaha   pembuatan baglog jamur tiram,  ada dua pondok  musroom dengan memiliki 10 karyawan  yang direkrut dari warga sekitar.  setiap  bulanya mampu mendistribusikan  minimal 12 ribu baglog ke usaha musroom di kota Bengkulu, belum lama ini saja sudah terjual  4500 unit,  dan tengah ada pemesasan sebanyak  ribuan baglog, sayangnya musibah terjadi dan saya tidak bisa berbuat apalagi, ” Inikah satu-satunya usaha  pendapatan bagi anak-anak panti, jika usaha ini sudah rusak seperti ini kami harus bagaimana, ” keluhanya.
Ia berharap pemerintah memberikan bantuan modal seperti yang dijanjikan wali kota Helmi Hasan dalam program satu miliar satu kelurahan itu, ia juga mengaku bingung  untuk bisa mendapatkan   program itu,   “Kami sangat berharap bantuan pemerintah, dengan haapan usaha kami ini dapat berjalan kembali, karena hajat hidup orang banyak tergantung dari usaha ini. Kami juga bingung   bagaimana caranya kami bisa mendapatkan bantuan dari  program satu miliar itu supaya dapat kami kelola, ” harapnya.
Sementara itu,  pantauan BE dilapangan, sejumlah anak-anak pantai mulai bergotong royong memperbaiki pondok  usaha mereka, dengan mengeluarkan baglog musroom,   bahkan alat pemanas (oven)  pun rusak.  Dan hingga siang kemarin, belum ada bantuan dari pemerintah kota, (247)
   

BENGKULU, BE - Kemarin sore (17/6) sekitar pukul 17.00 WIB. Kapolda Bengkulu Brigjend AJ Benny Komalu SH menyerahan 1 unti becak hias kepada Kapolres Bengkulu AKBP Iksantyo Bagus Pranomo SH MH dihalam upacara Mapolres Bengkulu. Dijelaskan Kapolda, alat yang diserahkan tersebut akan dioperasi didepan Mapolres untuk menghibur warga Kota Bengkulu terutama anak-anak, tindakkan ini merupakan bukti nyata keseriuas Kepolisian untuk melayani dan mengayomi masrakat Provinsi Bengkulu terutama dipusat kota.”Ya nanti warga yang naik ini gratis tanpa dipungut biaya,” tegas Kapolda.
Kapolda melanjutkan, nantinya alat hiburan gratis untuk masyarakt ini akan ditempatkan disetiap Mapolsek yang ada di Kota Bengkulu. Tentunya disesuikan dengan kondisi kawasan Mapolsek, sebab beca hias yang bermuatan sekiatar 7 orang ini dioperasikan secara manual tentunya menggunakan tenaga manusi, sehingga dapat beroperasi dijalan yang datar dan tidak banyak tikungannya.”Sementara baru satu unit, nanti akan kita tambah lebih banyak lagi,” ungkap Kapolda.
Ditambahkan Kapolda, dengan adanya program tersebut diharap dan mendekatkan anggota kepolisian kepada masyarakat, sehingga setiap warga yang berurusan kepada hukum tidak merasa takut lagi. Dan markas kepolisian tidak dianggap hal yang menyeramkan lagi untuk masyarkat.”Saya berharap dengan peluncuran program ini, pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatakan lebih baik lagi oleh anggota kepolisian. Disetiap sektor pelayanan terutam diMapolres ini, hal seperti banyak dilakukan di Jogja,” jelas Jendral berdara Manado ini.(320)

BENGKULU, BE - Sebanyak 5.788 peserta menjalani ujian tertulis Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN), di Universitas Bengkulu pagi ini.
Kepala Humas Suharyanto SPt MSi mengatakan, Unib  memberdayakan seluruh bangunan yang bisa digunakan untuk menampung peserta ujian tersebut. ”Terhitung, ada sekitar 15 gedung yang digunakan oleh para peserta SBMPTN untuk menjalani ujian tertulis yang dilakukan selama dua hari,” katanya.
Dalam SBMPTN ini Unib kata Suharyanto juga menerjunkan 492 orang pengawas, dalam menghadapi SBMPTN kali ini. Dengan rincian, pengawas 292 orang untuk pengawas dalam ruangan. Satu pengawas untuk 20 peserta. Kemudian sisanya 158 orang untuk penangungjawab ruangan, 25 penangungjawab lokasi, dan 17 orang penanggungjawab sektor.
Suharyanto mengingatkan peserta jangan sampai lupa membawa perlengkapan yang harus dibawa, seperti kartu tanda peserta, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir, sebab selain untuk verifikasi peserta, juga digunakan untuk menghindari terjadinya perjokian peserta ujian. Peserta juga minta mematuhi peraturan, yaitu dengan jangan datang terlambat, karena tidak ada toleransi waktu. Kemudian alat komunikasi juga dilarang.
Disisi lain, kemarin para calon mahasiswa dari jalur SNMPTN atau jalur undangan, sudah melakukan registrasi ulang. Sebanyak 1.583 mahasiswa datang membanjiri Unib, untuk melakukan pendaftaran sebagai calon mahasiswa baru. Sedangkan dari jalur SBMPTN, Unib hanya menyediakan 1.004 kursi dan 569 kursi dari jalur SPMU, untuk melengkapi kuota 3.156 kursi. (cw6)