Empat Tahun Berturut-turut Raih Predikat WTP, Kemenkeu Beri Reward Gubernur

RIO-PARIPURNA DPRD PROV-PENYERAHAN WTP KEPADA PEMPROV (2)BENGKULU, BE – Keberhasilan Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah membawa Provinsi Bengkulu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah sebanyak 4 tahun berturut-turut, membuatnya diundang oleh Menteri Keuangan RI, Bambang Brodjonegoro untuk menerima penghargaan atas prestasi tertebut.

Undangan tersebut sudah diterima Junaidi siang kemarin, dan penyerahan reward atau penghargaan ini akan dilakukan Jumat (2/10) besok di Kementerian Keuangan.

“Penghargaan atas opini WTP ini akan diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, pada saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2015 pada Jumat (2/10) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta,” kata Junaidi, kemarin.

Junaidi mengaku bersyukur atas keberhasilan semua pihak yang terlibat dalam Pemerintah Provinsi Bengkulu, sehingga mendapatkan opini WTP sebanyak empat kali berturut-turut dimasa kepemimpinanya.

“Ini juga berkat kerjasama seluruh jajaran di Pemprov Bengkulu sehingga kita mendapatkan penghargaan dari Menteri,” ujarnya.

Hanya saja yang mendapatkan penghargaan tersebut bukan hanya Gubernur Bengkulu saja, melainkan ada 26 gubernur, 50 walikota dan 150 bupati se Indonesia yang berhasil mendapatkan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan pengelolaan keuangan daerahnya tahun 2014 lalu.

Namun demikian, Junaidi mengaku belum mengetahui bentuk penghargaan yang akan diberikan Kemenkeu tersebut. Sebab, sebelumnya ia hanya mendapatkan penghargaan WTP untuk tahun yang berjalan atau tidak digabung dengan sebelumnya. Reward yang didapat pun berupa uang dari yang bersumber APBN untuk pembangunan di Provinsi Bengkulu. Besarannya pun beragam, untuk satu kali mendapatkan WTP akan diberikan penghargaan sebesar Rp 2 miliar, namun untuk kali ini belum dipastikan apakah akan diakumulasi untuk 4 kali berturut-turut atau hanya untuk sekali atas hasil LKPD tahun 2014 saja.

Dibagian lain, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Edi Sunandar ikut mengapresiasi atas keberhasilan gubernur mempertahankan WTP dan mendapatkan penghargaan dari Kemenkeu tersebut. Namun ia menegaskan bahwa WTP bukan jaminan bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Bengkulu benar-benar bersih dan transparan.

“Kita tidak boleh terlena dengan penghargaan, yang lebih penting adalah kita harus memahami WTP bukan jaminan tidak ada korupsi. Bisa saja ada korupsi, hanya saja belum terungkap saat ini karena jumlahnya tidak begitu mencolok,” ujar Edi menduga.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu belum serius mengelola aset. Buktinya masih banyak yang terbengkalai, misalnya Mess Pemda, Tugu View Tower, kendaraan roda dua dan 4 banyak diketahui keberadaannya, dan sejumlah aset yang bernilai puluhan miliar lainnya.

“Pengelolaan keuangan daerah juga belum tentu bersih 100 persen, karena berdasarkan penelurusan kami masih terdapat kebocoran di sana-sini. Kedepan, kami minta masalah pengelolaan keuangan dan aset ini ditingkatkan lagi, terlepas siapa yang menjadi Gubernur Bengkulu ini harus menjadi perhatian serius,” urainya.(400)