Desak Anggaran Pendidikan Direalisasikan, 20 Persen dari APBD

rio-wagub-hearing-bersama-aliansi-bem-seprovinsi-1
Wakil Gubernur Dr drh H Rohidin Mersyah saat berdialog dengan mahasiswa, kemarin (1/11). (Foto RIO/BE).

 BENGKULU, BE – Setelah menggelar aksi demo pada hari Jumat (28/10) lalu, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota Bengkulu, kembali mendatangai Kantor Gubernur Bengkulu, kemarin (1/11). Kedatangan mahasiswa yang hanya 10 orang ini sempat menggegerkan, karena Satpol PP yang bersiaga di depan kantor gubernur kecolongan karena mahasiswa tersebut langsung lewat jalan belakang dan masuk ke kantor gubernur.

Mahasiswa yang meminta bertemu dengan gubernur ataupun wakil gubernur ini langsung diakomodir. Perwakilan mahasiswa ini pun langsung dipertemukan dengan Wagub Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah MMA.

Seperti tuntutan sebelumnya, mahasiswa meminta anggaran pendidikan sesuai dengan UU yang berlaku, yakni minimal 20 persen dari APBD.

“Kondisi sekarang, 20 persen anggaran untuk pendidikan dari APBD tidak terealisasi. Padahal pendidikan menjadi kunci perbaikan daerah,” terang Presiden BEM Universitas Bengkulu (Unib), Octari Ezon dalam hearing dengan Wagub di ruang tunggu Aula Bappeda Pemprov Bengkulu.

Dikatakannya, tidak teralisasinya anggaran 20 persen dari APBD untuk pendidikan ini lantaran banyanya pemotongan yang dilakukan oleh emprov. Padahal, anggaran pendidikan sebesar Rp 193 miliar tersebut menjadi anggaran yang wajib dialokasikan setiap tahunnya.

“Banyak pemotongan yang terjadi. Ini yang harus kami sampaikan agar hal ini tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Tak hanya itu, saat ini terus marak kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Octari mengatakan, di tahun 2016 ini saja sudah ada 111 kasus kekerasan anak dan perempuan di dua daerah, yaknidi Rejang Lebong 69 kasus dan Kota Bengkulu 42 kasus.

“Dua daerah ini sangat rawan terjadinya kasus kekerasan ini. Bahkan data yang kami miliki, jumlahnya naik cukup tinggi sakali dibanding tahun kemaren yang hanya 35 kasus,” bebernya.

Sementara itu, Presiden Mahasiswa (Presma) UMB, Angger Syaputra juga menyebutkan bahwa kesejahteraan nelayan juga sangat jauh dari harapan.

Untuk itu, ia meminta pemerintah harus mampu membuat regulasi untuk melarang alat tangkap trawl, tindak tegas pencemaran laut, lalu pembuatan pasar terbuka untuk nelayan.

“Kami minta kebijakan dari pemprov, karena kita nilai, sejak pemerintah baru ini belum ada perubahan secara signifikan,” ujar Angger.

Wagub Bengkulu, Rohidin Mersyah menjelaskan, untuk anggaran pendidikan memang ada beberapa pemindahan anggaran. Sehingga anggaran sebesar 20 persen dari APBD belum teralisasi.

“Sebenarnya sekarang sudah 20 persen. Kalaupun ada pemindahan anggaran, itu tidak menggangu program kegiatan pendidikan,” jelas Rohidin.

Meski demikian, ia memastikan anggaran 20 persen dari APBD akan dimasukan pada APBD tahun 2017 mendatang. Karena tidak bisa dipungkiri, 20 persen anggaran pendidikan merupakan kewajian dan amanah undang-undang.

“Penyesuaian anggaran pendidikan akan dilakukan dan hal ini sudah masuk dalam pembahasan kami. Hal ini dalam rangka mendorong kualitas pendidikan di Bengkulu,” tambahnya.

Terkait kekerasan peremuan dan anak, Rohidin mengatakan, pemprov saat ini juga fokus untuk menangangi permasalahan tersebut.

Langkah awal yang sudah dilakukan pemprov ialah dengan mengadakan pelatihan pemberdayaan perlindungan anak dan perempuan terpadu berasis masyarakat. Kemudian, membuat satgas perlindungan anak dan perempuan, menginstruksikan kabupaten dan kota untuk menganggarkan dananya, edukasi terhadap pencegahan kekerasan anak dan perempuan.

“Mahasiswa juga harus ikut mengontrol ini. Karena masalah kekerasan anak dan perempuan menjadi PR kita bersama untuk menanggulanginya,” pinta Rohidin.

Begitupun dengan kesejahteraan nelayan, pemerintah dalam program kemaritiman juga tengah fokus menyiapkan program alat tangkap pengganti trawl. Sementara perusak ataupun pencematan laut, jika dilakukan oleh pertambangan maupun perkebunan, maka dipastikan izin operasinya dicabut.

“Silahkan lapor jika ada yang merusak laut kita dan kita pastikan trawl tahun 2017 sebagai kebijakan nasional akan dilarang secara keras. Bagitupun pembanguan sarana prasarana, kebijakan program maritim kita mudah-mudahan direalisasikan,” tutupnya. (151)