Bantuan Rumah Baru Terancam Urung

Polemik dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran dana bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) dikawatirkan akan berdampak terhadap rencana pemberikan bantuan rumah baru bagi warga kurang mampu di Kabupaten Benteng tahun 2018 mendatang.
Polemik dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran dana bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) dikawatirkan akan berdampak terhadap rencana pemberikan bantuan rumah baru bagi warga kurang mampu di Kabupaten Benteng tahun 2018 mendatang.

BENTENG, Bengkulu Ekspress – Polemik dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran dana bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) dikawatirkan akan berdampak terhadap rencana pemberikan bantuan rumah baru bagi warga kurang mampu di Kabupaten Benteng tahun 2018 mendatang.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Benteng, Edy Hermansyah SSi MSc PHd menjelaskan, pada tahun 2018 mendatang, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI akan menggulirkan dana bantuan khusus untuk pembangunan rumah baru sebanyak 800 unit. Sesuai dengan rencana, bantuan tersebut akan disalurkan di 3 (tiga) kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu.

“Polemik yang ada pada penyaluran bantuan bedah rumah ini membuat penyaluran bantuan menjadi terancam,” ungkap Edi.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Benteng ini menuturkan, pihaknya akan berupaya keras agar Kabupaten Benteng bisa mendapatkan bantuan tersebut. Salah satu alasanya adalah Kabupaten Benteng merupakan daerah baru dan kabupaten termuda di Provinsi Bengkulu.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu agar penyaluran bantuan ke Kabupatenn Benteng terus disalurkan. Sebab Kabupaten Benteng memang masih sangat membutuhkan perhatian, terutama bagi masyarakat kurang mampu,” kata Edi.

Menghindari permasalahan serupa, Edi mengaku bahwa pihaknya bersama Pemprov akan lebih selektif dan berhati-hati dalam menentukan tim fasilitator yang nantinya akan menjadi pengawas dalam penyaluran dana bantuan.

“Penetapan fasiltator tentu saja harus lebih selektif. Jangan sampai ada yang bermain dan melakukan pungutan,” tegas Edi.

Sekedar mengingatkan, permasalahan ini mencuat setelah adanya laporan dari salah satu tokoh masyarakat Desa Sunda Kelapa, Kanedi (47) yang menyebutkan bahwa ada dugaan pungli terhadap realisasi dana BSPS tahun 2017. Diduga pungli tersebut dilakukan oleh fasilitator dari Provinsi Bengkulu berinisial DS.(135)