Balita Tanpa Anus Diupayakan KIS

Kartu-Indonesia-Sehat

ARGA MAKMUR, BE- Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bengkulu Utara (BU) akan turun untuk melakukan pengecekan terhadap balita tanpa anus asal Desa Sawang Lebar Ilir Kecamatan Tanjung Agung Palik (TAP) Kabupaten Bengkulu Utara (BU).

Pihak Dinsos masih mengecek data data apakah orang tua sang bayi masuk dalam daftar program bantuan keluarga kurang mampu dari Dinsos atau tidak. Jika tidak terdata, maka pihak Dinsos akan mengambil langkah agar sang bayi dapat masuk program Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Tak hanya itu pihak Dinsos juga akan berkoordinasi dengan Bupati BU Ir Mian guna pengobatan lebih lanjut. Sehingga keluhan pencernaan sang bayi dapat normal seperti manusia umumnya.

Plt Kepala Dinsos BU Ir Suharta Handayani mengatakan pihaknya tengah melakukan pengecekan data dari Kementerian Sosial (Kemensos) terlebih dahulu. Tujuannya untuk memastikan apakah orang tua sang bayi masuk dalam data BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Sudah kita cek datanya, tapi belum dapat terbuka untuk Desa Sawang Lebar Ilir. Karena data ini kita buka via online dari Kemensos, sehingga agak susah. Apalagi yang membuka saat ini cukup banyak,” ujarnya kepada Bengkuku Ekspress (BE) saat ditemui diruang kerjanya, kemarin (8/11)

Ia menambahkan, jika tidak terdata, maka pihak Dinsos akan mengupayakan mengalihkan data peserta yang dianggap kurang layak menerimanya ke orang tua sang balitas. Sehingga balita dapat melakukan pengobatan lebih lanjut. “Kalau sudah tahu masuk atau tidak dalam data program BPJS PBI JKN. Kita bisa mengambil langkah lebih lanjut,” ungkapnya.

Terpisah Verifikator BPJS Kesehatan Rona Dewi Rinda menyampaikan pihaknya hanya bisa melakukan advokasi kepada pihak pemerintah daerah (Pemda) BU agar orang tua sang balita dapat menguruskan BPJS Kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Sedangkan untuk membantu keikutsertaan dalam BPJS Mandiri, pihak keluarga harus membayar iuran tiap bulannya.

“Paling kita bisa bantu agar orang tua mengurusi BPJS Mandiri dengan biaya yang paling rendah sekitar 25 ribu per bulan. Jika tidak juga sanggup, paling kita cuma bisa advokasikan ke Pemerintah Daerah agar dimasukkan kedalam jamkesda. Sehingga untuk iuran per bulan ditanggung oleh pemda,” tuturnya.

Kades Sawang Lebar Ilir Zurbaini mengakui kondisi keluarga tersebut. Bahkan saat ini kedua orang tua sang balita masih menumpang di rumah orang tua salah seseorang pasangan. Namun sejauh ini, terangnya pihak keluarga sang bayi belum ada meminta bantuan ke pihak desa.

“Memang kehidupannya seperti itulah adanya. Orang tua sang bayi hanya bekerja serabutan untuk memenuhi kehidupan keluarga,” terang kades saat dikonfirmasi via telepon genggam yang sedang mengikuti pendidikan di SPN Bukit Kaba.(cw5)