Angka Kemiskinan Tembus 17,88%

BENGKULU, BE – Angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu tahun ini kembali mengalami kenaikan dari tahun 2013 lalu. Per Maret 2015, masyarakat yang dikategorikan miskin menembus angka 334.070 jiwa atau 17,88 persen dari jumlah penduduk Bengkulu 2,2 juta orang yang tersebar di 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu. Sedangkan per Maret 2014, angka kemiskinan berada diangka 17,48 persen.

Jika dihitung hingga akhir tahun ini, angka kemiskinan  diprediksi jauh diatas 17,88 persen tersebut, mengingat kondisi perekonomian masyarakat mulai tidak stabil sejak pertengahan tahun 2015 ini.

Pelaksana tugas (Plt) Asisten Bidang Perekonomian dan Pemerintahan Provinsi Bengkulu, Ir Buyung Azhari mengutarakan, meningkatnya angka kemiskinan tersebut disebabkan terjadinya inflasi besar-besar beberapa bulan terakhir ini. Inflasi itu muncul dikarenakan krisis yang berkepanjang akibat dari tidak stabilnya ekonomi dunia terutama Amerika Serikat (AS), Eropa dan China.

“Kita sedang krisis, dan krisis ini masih panjang dan belum dipastikan kapan berakhirnya sebagai akibat dari krisis global,” ungkap Buyung.

Menurutnya, penyebab utama masyarakat Indonesia khususnya Bengkulu mengalami krisis adalah terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berdampak terjadinya inflasi. Hal tersebut dapat dilihat dari 3 sisi, yakni investasi, konsumsi dan  produksi.

“Inflasi tinggi menyebabkan naiknya suku bunga bank dan kredit turun. Dari sisi konsumsi, dengan terjadinya inflasi ini, maka daya beli dan permintaan masyarakat turun drastis, sehingga konsumsi juga dipastikan ikut turun. Dari sisi produksi juga demikian, karena biaya tinggi, maka produksi turun dan suplaynya pun turun,” paparnya.

Khusus untuk di Provinsi Bengkulu, lanjutnya, yang menyebabkan inflasi adalah bahan pangan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu punta strategi agar proses dan pola distribusi pangan tidak tersendat. Berikutnya memastikan cangan pangan harus tersedia cukup, serta meningkatkan peredaran uang ditengah masyarakat.

“Untuk meningkatkan peredaran uang ini, satu-satunya dari pengeluaran daerah yang bersumber dari APBD dan APBN. Karena itu, Pak Gubernur selalu mengintruksikan agar penyerapan anggaran dapat direalisasikan dengan cepat, karena sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Sebab, semakin banyak pengeluaran pemerintah, maka produksi akan meningkat dan sirkulasi ekonomi berjalan,” urainya.

Selain mengandalkan APBD, Pemprov juga akan memaksimalkan penyerapan dana desa yang sudah dianggarkan melalui APBN. Mengingat dana tersebut akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan perekonomian masyarakat dipedesan.

“Secara keseluruhan, penyerapan dana desa se Provinsi Bengkulu baru 21 persen, bahkan Kabupaten Kaur sama sekali belum ada pencairan. Waktu hanya tinggal 2 bulan lagi, jadi kami minta kepada perangkat tenaga pendampingan desa untuk menyiapkan persyaratannya agar dana desa ini bisa dicairkan,” pinta Buyung yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Pembangunan  Daerah Setda Provinsi Bengkulu ini.(400)