Anggaran Minim, KPU Janji Pilkada Berkualitas

RIO-MOU DANA PILKADA  (1)BENGKULU, BE – Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah SAg MPd menepati janjinya menganggarkan dana yang dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu untuk menyelenggarakan Pilkada Gubernur Bengkulu 9 Desember mendatang.

Sebagai bentuk komitmen tersedianya anggaran tersebut, sekitar pukul 10.30 WIB kemarin, Gubernur Junaidi langsung menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepakatan dengan Ketua KPU, Irwan Saputra SAg MM dan Ketua Bawaslu, Parsadaan Harahap SP MSi di Balai Raya Semarak Provinsi Bengkulu.

Dengan ditandatanganinya MoU tersebut, maka selesai sudah berdebatan mengenai anggaran Pilkada di Provinsi Bengkulu, baik yang selama ini berasal dari KPU, Bawaslu maupun dari DPRD Provinsi Bengkulu.

Sedikitnya ada Rp 92,4 miliar anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam bentuk hibah, yakni untuk KPU sebesar Rp 69,8 miliar dan Bawaslu sebesar Rp 22,6 miliar.

“Puncak dari segala sesuatu yang diragukan dan diperdebatkan, baik langsung maupun melalui media selama ini, hari ini tuntas. Anggaran untuk Pilkada ini memang sudah saya janjikan, karena ini adalah amanah Undang-Undang,” ungkap Gubernur Junaidi dalam sambutannya.

Sebelumnya ia mengaku sempat menyampaikan kepada Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FKPD) Provinsi Bengkulu dan FKPD pun gerah dengan pernyataan dari KPU dan Bawaslu yang seolah-seolah tidak yakin statemen dirinya yang menjamin bahwa anggaran Pilkada akan tersedia sesuai dengan kebutuhan.

“FPKD agak gerah, karena yang menjamin adanya anggaran Pilkada itu bukan anak SD, tapi adalah kepala daerah Provinsi Bengkulu. Ini sangat disayangkan, terlebih sebelumnya saya bersama Ketua DPRD, KPU dan Bawaslu juga sudah berkoordinasi langsung dengan Mendagri dan tidak ada alasan lagi bagi pemerintah daerah untuk tidak menganggarkannya,” ungkap Ustadz Junaidi Hamsyah (UJH), sapaan akrab Gubernur.

UJH juga menyampaikan bahwa anggaran yang disediakan sebesar Rp 92,4 miliar tersebut merupakan anggaran untuk KPU dan Bawaslu, sedangkan untuk pengamanan dari kepolisian akan dibahas kembali. Jika anggaran tersebut masih kurang, KPU dan Bawaslu pun diminta untuk mengusulkan kembali penambahan anggarannya, namun kedua lembaga tersebut diminta untuk mengefesiensikan penggunaan anggaran.

“Kita minta KPU dan Bawaslu untuk ekstra hati-hati dalam menggunakan uang rakyat ini, agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan,” pintanya.

Dengan telah dipastikannya akan dilaksanakan Pilkada di Bengkulu tersebut, orang nomor 1 di Provinsi Bengkulu ini juga meminta semua elemen masyarakat untuk berperan aktif menyukseskan hajatan daerah tersebut. Sebab, tanpa dukungan masyarakat, KPU dan Bawaslu tidak akan berhasil menyelenggarakan Pilkada yang berkualitas, jujur, bebas dan rahasia dengan baik dan sempurna.

“Saya juga titip pesan kepada media dan stakeholder terkait untuk bersama-sama menyukseskan Pilkada ini, dan kepada KPU serta Bawaslu untuk tidak perlu ragu-ragu lagi melaksanakannya sehingga kita mendapatkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas untuk menjadikan Provinsi Bengkulu lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Parsadaan Harahap dalam sambutannya menyampaikan permohonan maaf bila dalam pembahasan selama ini muncul isu yang kurang mengenakkan, baik dari Bawaslu maupun dari KPU Provinsi Bengkulu.

“Selama ini memang agak repot pembahasan, jika terdapat pernyataan dan sikap kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Harap maklmum, namanya pembahasan dipastikan ada perdebatan-perdebatan,” ujarnya.

Menurutnya, penandatangani MoU tersebut hanya langkah awal, karena selama melaksanakan proses Pilkada pihaknya akan lebih banyak berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

“Besok (hari ini, red), langsung ditindaklanjuti dengan penandatanganan Nota Pemberian Hibah Daerah (NPHD), setelah itu proses penggaran selesai dan kami fokus melaksanakan tahapan dan pengawasannya,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Irwan Saputra saat diwawancarai mengaku siap melaksanakan Pilkada yang berkualitas, meskipun anggaran yang disediakan jauh dibawah usulan KPU yang menembus angka Rp 82,6 miliar.

“Kita sesuaikan dengan anggaran yang ada dan kita tetap berkomitmen melaksanakan Pilkada yang berkualitas, meskipun anggarannya dibawah yang kita usulkan,” kata Irwan. (400)