Akses Jalan Darurat Ditutup, Warga Air Rambai Geruduk Kantor DPRD

Tampak puluhan warga air rambai saat hearing dengan anggota komisi III dprd rl
Warga Air Rambai saat hearing dengan Anggota Komisi III DPRD Rejang Lebong

CURUP, bengkuluekspress.com – Proyek pembangunan jembatan Air Rambai di kabupaten Rejang Lebong yang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan tersebut, akhirnya menjadi polemik di tengah masyarakat. Warga Air Rambai dan para pelaku usaha di sekitarnya melakukan aksi demo ke kantor DPRD RL, Kamis (13/07/2017) sekira pukul 10.30 WIB.

Aksi demo sekaligus hearing dengan anggota Komisi III DPRD RL tersebut dilakukan, lantaran warga dan pedagang setempat protes terkait penutupan akses jalan darurat. Pasalnya, omset pemasukan para pelaku usaha di sekitar jembatan tersebut menurun drastis dari biasanya.

Seperti disampaikan salah satu pedagang di Jalan Air Rambai, Rianto (35), semenjak akses jalan darurat tersebut ditutup penghasilan di tokohnya per hari menurun 90 persen.

“Misalnya kalau hari biasa ada sampai 100 orang datang ke tokoh kami, sekarang cuma datang hanya 2 – 7 orang saja,” ungkapnya saat hearing dengan anggoa Komisi III DPRD RL.

Kemudian ia menambahkan, mayoritas warga yang ada di Air Rambai adalah pendatang, bukan penduduk asli, jadi semuanya ngontrak. Minimal ngontrak Rp 20 juta per tahun, jadi untuk kehidupan disana sudah mereka perhitungkan dan ukur.

Hal senada disampaikan salah satu pedagang lainnya Udo (33). Dikatakannya,  yang menjadi persoalan sebenarnya adalah urusan perut. Oleh karena itu, mereka meminta jembatan darurat tidak ditutup.

“Kalau persoalan layak dan tidaknya untuk dilalui itu persoalan pihak kontraktor agar dilayakkan dan kami berharap jembatan tersebut dapat dibangun secepat mungkin dan kami senang kalau jembatan tersebut dibangun,” ujar Udo.

Sementara, Kabag Ops Polres RL Firdaus PN, yang mengiringi aksi warga tersebut ikut menanggapi terkait penutupan akses jembatan darurat. Ia mendukung tuntutan warga untuk mencari solusi terkait permasalahan tersebut, supaya tidak menimbulkan polemik lagi. Pihaknya melakukan penutupan adalah untuk keamanan dan tidak mau membuat pekerja terganggu dan tidak mau adanya korban.

“Jadi yang dipikirkan adalah keselamatan, terutama keselamatan para pengguna jalan,” katanya.

Menanggapi tuntutan warga tersebut, Ketua Komisi III DPRD RL, Mahdi Husein menyampaikan, jika proyek pembangunan jembatan Air Rambai tersebut gagal perencanaan. Pasalnya, pihak terkait tidak menghitung letak lokasi, tempat dan suasana sekitar proyek pembangunan tersebut yang lokasinya strategis. Seharusnya pembangunan itu menguntungkan warga bukan merugikan warga.

“Jadi secepatnya kami akan memanggil pihak terkait pembangunan tersebut, untuk mencari solusinya. Memang sebenarnya proyek tersebut adalah tanggung jawab pihak provinsi, jadi saya tegaskan pihak provinsi kurang sinkronisasi dan kurang komunikatif dengan warga di sekitar wilayah proyek pembangunan tersebut, sehingga menyebabkan timbulnya persoalan ini,” tegas Mahdi. (Ade)