Akar Cari Solusi Konflik Hutan

2
LEBONG UTARA,BE – Adanya konflik antara masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung maupun Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) saat ini membuat lembaga pemerhati lingkungan seperti Yayasan Akar Foundation Bengkulu mencarikan solusi terkait konflik tersebut.
Dijelaskan Direktur Yayasan Akar Foundation, Erwin Basrin, beberapa waktu lalu dalam pertemuan bersama Badan Pengelola Reduksi Emisi Gas Rumah dari Deforestasi, Degradasi Hutan, dan Lahan Gambut (BP REDD+), Gubernur Bengkulu dan seluruh Bupati se – Provinsi Bengkulu pada 17 Desember 2014 lalu direncanakan akan ada memorandum of understanding (MoU) terkait kompensasi dan solusi serta pemberdayaan terhadap masyarakat disekitar kawasan hutan.
“Saat itu, Bupati Lebong hadir dan mendengarkan apa yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. Bahkan, Bupati Lebong secara resmi telah mengundang BP REDD+ untuk datang ke Lebong pada HUT Lebong nanti dan melihat secara langsung kondisi masyarakat dikawasan TNKS dan hutan lindung (HL). Untuk itu, kita juga akan mendampingi masyarakat dalam penyelesaian persoalan tersebut,” jelas Erwin.
Bupati Lebong H Rosjonsyah SIP MSi beberapa waktu menyebutkan masyarakat Lebong selama ini dimiskinkan oleh hutan dan TNKS yang sangat luas di Kabupaten Lebong tersebut. Hal ini dikarenakan minimnya kompensasi bagi masyarakat Kabupaten Lebong yang telah mejaga kondisi TNKS agar tidak rusak. Bahkan sejauh ini, masyarakat Kabupaten Lebong hanya dijadikan sebagai Satpam atau penjaga hutan yang tanpa ada imbalannya.
“Bagaimana tidak kita katakan dimiskinkan, selama ini masyarakat masuk ke hutan hanya sebatas untuk mencari keperluan makan atau hanya untuk urusan perut. Tapi, ketika masyarakat masuk ditangkap. Sedangkan kompensasi dari carbontrade yang dihasilkan dari Hutan di Lebong tidak ada untuk masyarakat,” ungkap Bupati.(777)