4 Menteri Dianggap Bagus, 4 Lainnya Perlu Perhatian Khusus

JAKARTA – Ketua Umum Aliansi Nasionalis Indonesia (Anindo), Edwin Henawan Soekowati, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) konsisten melaksanakan janji kampanyenya untuk menerapkan konsep Trisakti dalam membangun Indonesia.

Konsep Trisakti yang dimaksud, menurut Edwin, mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong dengan sembilan agenda prioritas atau Nawa Cita.

“Anindo perlu mengingatkan kembali soal konsep Trisakti itu kepada Jokowi. Sehingga cita-cita nasional rakyat Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sesuai Pembukaan UUD 1945 benar-benar dapat diwujudkan oleh Jokowi,” kata Edwin dalam acara Refleksi Akhir Tahun Anindo di Jakarta, Senin (29/12).

Selain itu, Edwin juga menyoroti kinerja Kabinet Kerja. Menurutnya, secara umum Kabinet Kerja cukup memberikan harapan. “Hanya memang, kami melihat ada beberapa menteri yang kami nilai memiliki kinerja yang baik, biasa-biasa saja dan kurang,” ungkap Edwin, didampingi dua Ketua DPP Anindo, Marihon Siahaan dan Riano Oscha.

Edwin menyebut empat sosok menteri di Kabinet Kerja yang dia nilai memiliki kinerja bagus, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

“Keempat menteri tersebut kami nilai memiliki kinerja yang baik, yang program-programnya selama dua bulan menjabat cukup mendapat apresiasi dari berbagai kalangan,” ungkap Edwin.

Untuk menteri yang dinilainya perlu mendapat perhatian khusus dari Jokowi adalah Menteri BUMN Rini Soewandi, Menteri ESDM Sudirman Said, Menkopolhukam Tedjo Edy Purdjianto, dan Menteri PAN dan RB Yuddy Chrisnandi.

“Sebelumnya sosok Rini memang memiliki citra yang kurang baik. Dan kinerjanya selama dua bulan menjabat pun tidak ada yang mendapat apresiasi. Sedang untuk Sudirman Said belum juga mampu menuntaskan kasus mafia migas,” ujarnya.

Sedang untuk Tedjo Edy Purdjianto, komentarnya dia anggap melampaui batas dalam masalah kemelut di partai politik. “Seharusnya sebagai Menkopolhukam, beliau (Tedjo Edy Purdjianto) haruslah dapat bersikap santun dalam menyikapi persoalan yang terjadi, dengan tidak terlibat terlalu dalam,” sarannya.

Sementara Yuddy Chrisnandi dia nilai terlalu over acting dalam masalah moratorium CPNS yang sempat membuat keresahan. Juga dalam kasus pelarangan rapat di hotel-hotel. “Maksudnya baik, namun cara dan waktunya yang tidak tepat,” tegas Edwin.

Terkait soal hukum, Edwin menyoroti kinerja KPK. Dirinya meminta KPK untuk fokus saja dengan penuntasan masalah-masalah hukum yang sudah terang benderang, seperti kasus Century, Hambalang, E-KTP, Pengalihan Fungsi Hutan dan kasus pajak. “KPK tidak perlu repot-repot menangani persoalan yang secara hukum sudah tidak ada persoalan lagi, seperti kasus BLBI. Karena kasus BLBI sudah tuntas dan memiliki kepastian hukum,” imbuhnya.

Edwin mengingatkan, kasus BLBI itu adalah kesalahan kebijakan dari Presiden Soeharto dan BJ. Habibie. “Yang kemudian dibenahi semasa Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri,” pungkasnya. (fas/jpnn)