3/4 Indonesia Dibekap Asap

JAKARTA, BE – Sebaran asap dari kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan kian meluas. Setelah sebelumnya menjamah Pulau Jawa, kemarin (25/10), sebaran asap telah menutupi bagian wilayah Indonesia lainnya.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyebutKAN, lebih dari tiga per empat wilayah Indonesia sudah mencicipi asap kiriman dari Sumatera dan Kalimantan. Mulai dari kepekatan tebal hingga tipis.

Berdasarkan pantauan satelit Himawari dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hanya tujuh lokasi yang tidak disinggahi asap. Yaitu Jawa Tengah, Jogjakarta, Jawa Timur bagian barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan bagian utara Papua. ”Sebaran asap ini kan memang sangat tergantung pada arah angin,” tuturnya.

Meski demikian, Sutopo mengimbau masyarakat agar tidak panik. Sebab, sebaran asap tipis ini bersifat temporer atau mudah berubah setiap saat tergantung pada arah dan kecepatan angin. Pada sore hari, asap terpantau beralih menyelimuti bagian barat Sumatera atau di Samudra Hindia, wilayah laut Banda dan sebagian Palu, Sulawesi Tengah. ”Sumber asap terbesar masih tetap sama, berada di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Papua,” ungkapnya.

Sebaran asap ini berdampak langsung pada jarak pandang. Di Palembang, Sumatera Selatan jarak pandang hanya bisa sejauh 200 meter. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah sejauh 100 meter saja. ”Kualitas udara juga masih belum ada perubahan besar. Udara di Palembang berada di level sangat tidak sehat di angka 325. Palangkaraya di level berbahaya dengan ISPU 1.511,” papar Sutopo.

Evakuasi

Sementara itu, Kementerian Sosial menyiapkan fasilitas evakuasi kelompok rentan menuju lokasi perlindungan (shelter) yang disiapkan Kementerian Sosial (Kemensos). Kemensos telah menyiapkan titik-titik pengungsian di setiap wilayah terdampak. Di Sumatera Selatan, Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Perkasa Palembang (kapasitas 500 orang), Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) alyatama Jambi (kapasitas 500 orang), Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Riau (kapasitas 500 orang), Kalimantan Selatan di B2P2KS Banjarmasin (kapasitas 500 orang) dan Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Budi Luhur Banjarbaru (kapasitas 300 orang).

Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan titik pengungsian terbanyak. Ada lima titik yaitu Palangkaraya 2 titik, Kab Pulau Pisau 1 titik, Kab. Kotawaringin Timur 1 titik, dan Kab. Kapuas 1 titik. Diperkirakan 2.463 orang yang berpotensi untuk diungsikan.

Sementara, di Kalimantan Timur akan difokuskan di UPTD Perlindungan Anak Darma (kapasitas 750 orang) dan Kalimantan Barat, di UPTD Perlindungan Anak Darma (kapasitas 750 orang).

Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawangsa menuturkan, pihaknya telah menyiapkan tenaga konselor untuk membantu mereka bila positif diungsikan. Selain itu, persiapan lain seperti dapur umum di lapangan serta pasokan makanan juga telah siap.

Sementara penyaring udara (air purifier) dalam masa persiapan. Saat ini, tersedia 1.000 yang disebar yang akan disebar di Kalimantan Tengah. ”Sesuai arahan Presiden tidak ada evakuasi korban kabut asap ke luar kota,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif WALHI Provinsi Sumatera Selatan, Hadi Jatmiko menyebutkan bahwa dalam melakukan evakuasi masyarakat terdampak asap pemerintah perlu melakukan skema yang secara terstruktur. Terdapat dua hal yang dapat dilakukan yakni masyarakat terpapar dikeluarkan dari wilayah tersebut atau menempatkan masyarakat di gedung-gedung balai pengungsian.

Tak hanya itu, teknis pengungsiannya pun perlu diperhatikan terkait keselamatan masyarakat itu sendiri. ”Dipastikan rumah yang ditinggalkan akan aman,” jelasnya. Begitu juga dengan lahan masyarakat yang masih berkonflik dengan perusahaan.
Sebelumnya, WALHI Kalimantan Tengah sudah melakukan evakuasi kepada beberapa masyarakat yang terdampak asap. Direktur Eksekutif WALHI Provinsi Kalimantan Tengah, Arie Rompas menyebutkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan evakuasi, pemerintah perlu mendata secara jelas kesehatan dari masyarakat terdampak, pasokan listrik, pendidikan, kesehatan bagi para pengungsi dan kepastian berapa lama masyarakat akan dievakuasi. ”Banyak pengungsi yang traumatik, perlu ada trauma healing,” ungkapnya.

Pendidikan

Dampak lain dari bencana asap ini adalah terganggunya proses belajar mengajar di provinsi terdampak. Proses belajar mengajar kerap diberhentikan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Kondisi ini menjadi sumber kekhawatiran baik dari guru maupun muridnya.

Tidak ada pencairan sertifikasi guru sangat tidak diinginkan para guru yang berada di provinsi terdampak bencana asap. Sehingga, banyak sekolah yang memaksakan anak muridnya bersekolah meski kondisi Indikator Standar Pencemaran Udara (ISPU) sangat berbahaya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyebutkan tunjangan dan lainnya tidak akan dikurangi meski libur. ”Asalkan ini memang terdampak bencana asap,” imbuhnya kemarin. Sebelumnya, ancaman tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada para guru yang sekolahnya diliburkan. ”Kita mendapatkan laporan itu dari Jambi. Ini kan bukan kehendak para guru. Sebaiknya itu dihapuskan,” ujar Sekretaris Jenderal Federasi Seluruh Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, kemarin.
(mia/lus)