180.000 Unit Rumah Swadaya akan Dibangun di 33 Provinsi

rumahjpnn.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) akan mulai efektif berjalan tahun depan.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin mengatakan, hal tersebut akan berpengaruh pada jumlah rumah yang akan dibangun pemerintah tahun depan.

“Logikanya akan bertambah. Karena dananya juga kan semakin banyak yang tersedia. Dengam adanya program itu, finansial bukan lagi jadi persoalan,” tutur Syarif kepada Jawa Pos saat ditemui di kantor Kementerian PUPR kemarin (14/11).

Syarif menambahkan, dua program bantuan pembiayaan perumahan itu akan membuat supply rumah menjadi lebih mudah.

Nantinya, pembangunan rumah untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak hanya bergantung kepada pemerintah.

“Program tabungan itu juga akan ikut membantu. Jumlah rumah pasti bertambah,” ucap dia.

Mengenai kapan program tersebut mulai efektif berjalan, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengatakan, pembentukan Badan Pengelola (BP) Tapera masih menunggu Perpres terbit. Setelah itu, rencananya pada 24 Maret tahun depan, komisioner BP Tapera sudah terbentuk.

“Dengan begitu, bisa segera berjalan. Dan dapat beroperasi penuh pada 2019,” jelas dia. Sebagai langkah awal, ASN, anggota TNI/Polri, dan pegawai BUMN yang akan jadi pesertanya.

Syarif mengatakan, pada 2018, pihaknya akan fokus membangun rumah susun dan rumah swadaya.

Jumlahnya mencapai lebih 193.405 unit yang terdiri dari 180.000 unit rumah swadaya untuk pengurangan backlog dan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) dan 13.405 uni rumah susun.

Dia memerinci, sebanyak 180.000 unit rumah swadaya itu akan dibangun di 33 provinsi terutama di kawasan pedesaan.

Rumah swadaya itu juga rencananya akan dibangun di kawasan wisata. Untuk rumah susun, lanjut Syarif, rencananya akan dibangun untuk masyarakat DKI Jakarta, para pekerja industri di kota besar dan kota metropolitan, serta para ASN.

Selain itu, akan ada juga 3.800 unit rumah khusus yang dibangun untuk penanganan bencana/konflik, maritim, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan.

“Tapi untuk rumah khusus ini tidak menonjol. Kita fokuskan pada rumah susun dan rumah swadaya,” ucap dia.

Di tahun depan, Kementerian PUPR menganggarkan Rp 9,6 triliun untuk pembangunan rumah berserta prasarana, sarana, dan utilitas (PSU). Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan anggaran tahun ini sebesar Rp 8,1 triliun.

Syarif memaparkan, mayoritas anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan rumah susun sebesar Rp 5,1 triliun. Pembangunan rumah swadaya mendapat porsi Rp 3,2 triliun.

Rumah khusus mendapat porsi Rp 750 miliar. Sebesar Rp 217,8 miliar digunakan untuk membangun rumah umum dan komersial.

Sisanya untuk membangun 27.500 unit PSU, perencanaan dan pengendalian, dan dukungan manajemen teknis. (and)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*