120 Hektar Lahan PT Pelindo Ditagih

BENGKULU, BE – Anggota Komisi I DPRD Kota Bengkulu, Iswandi Ruslan SSos, meminta kepada PT Pelindo II Cabang Bengkulu untuk segera merealisasikan sertifikat lahan warga RW 2 Kelurahan Sumber Jaya seluas 120 hektar.

“Komitmen ini kan sudah disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi kepada sejumlah pejabat di Kota Bengkulu dimana saya sendiri juga ikut hadir dalam pertemuan tersebut,” kata Iswandi kepada BE, kemarin (3/4).

Ia menjelaskan, dibutuhkan keseriusan Pemerintah Kota dan Pemda Provinsi Bengkulu untuk menindaklanjuti komitmen ini.

“Kalau kami di DPRD Kota tetap komit akan terus mengawal ini di pemerintah pusat. Saya sendiri melalui HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Kota Bengkulu telah berulangkali berkonsultasi dengan menteri agar program ini segera direalisasikan dengan membawa seluruh berkas-berkas yang dibutuhkan,” ucapnya.

Ia menjelaskan, komitmen untuk mengawal sertifikasi lahan Pulai Baai yang dihuni oleh sekitar 4 ribu penduduk tersebut akan terus ia lakukan.

“Sejak awal kita telah berkomitmen dengan warga untuk senantiasa mengawal program ini. Apapun yang akan dilakukan warga untuk menyelesaikan sengketa ini akan kami dukung secara penuh,” tandasnya.

Sementara Ketua RW 2 Kelurahan Sumber Jaya, Samsul Bahri, memberikan target kepada Pemerintah Kota dan Pemda Provinsi untuk menerbitkan sertifkat lahan warga sebelum proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akhir tahun 2015 ini.

“Kami tidak mau nanti sengketa kami ini dipolitisir lagi. Sudah banyak yang menjanjikan kepada kami saat pemilihan namun sampai kini tidak pernah terlihat ada realisasinya. Kami tidak mau lagi masalah kami ini dipolitisasi dan kami harapkan sebelum Pilkada ini sertifikat kami sudah bisa diterbitkan,” kata Samsul.

Ia menegaskan, bilamana pemerintah daerah tak kunjung segera memberikan kejelasan, maka warga telah bersepakat untuk menggalang aksi demonstrasi besar-besaran.

“Ada 4 ribu orang yang bisa saja melakukan apa saja. Kami tidak berharap aktivitas pelabuhan dan pemerintahan menjadi lumpuh karena 4 ribu meminta kepastian hidup atas lahan dan tempat tinggal,” demikian Samsul. (009)