12 Poin Hasil Reses Dewan Provinsi, Keluhan Infrastruktur Hingga Krisis Listrik

listrikBENGKULU, BE – Semua pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bengkulu telah melaksanakan reses atau menjaring aspirasi masyarakat untuk masa persidangan tahun 2015 ini, yang berlangsung 28 September hingga 2 Oktober lalu. Setidaknya ada 12 poin rangkuman hasil reses untuk disampaikan ke Pemerintah Provinsi Bengkulu agar ditindaklanjuti 2016 mendatang.

Adapun hasil itu, masyarakat mengeluhkan sarana dan prasarana atau infrastruktur dasar yang belum memadai. Misalnya infrastruktur jalan dan jembatan masih banyak yang rusak berat, masyarakat membutuhkan infrastruktur irigasi, jalan usaha tani dan infrastruktur dasar lainnya.

“Sarana dan prasarana yang menjadi keluhan masyarakat ini bukan hanya terjadi di satu atau dua kabupaten saja, melainkan menyeluruh di 10 kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu,” ungkap Ketua Badan Legislasi DPRD Provinsi, Tantawi Dali SSos MM.

Selain itu, masyarakat juga sangat membutuhkan program peningkatan ekonomi kerakyatan dan peningkatan sumber daya manusia. Sebab, kedua program tersebut dinilai penting dan urgen, karena dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Perhatian terhadap peningkatan mutu pendidikan, tebas bayang jalan provinsi secara rutin atau peningkatan hasil pertanian dan menjamin harga komoditas pertanian, membangun fasilitas kesehatan dan melanjutkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk meningkatan kesehatan juga diusulkan oleh masyarakat kepada para wakilnya tersebut.

Hal lainnya, lanjut Tantawi, masyarakat juga mengeluhkan bahwa pendistribusian Raskin juga masih banyak yang tak tepat sasaran, bahkan orang yang pantas dan layak justru tidak mendapatkannya. Pembangunan moral masyarakat di samping pembangunan fisik, juga dinilai penting, karena pembangunan fisik tidak akan berhasil bila pembangunan moral masyarakat tidak dilakukan.

Kemudian, aspirasi lainnya adalah agar pemerintah mempermudah pengurusan dokumen kependudukan serta pemerintah dapat menyelesaikan sengketa lahan yang banyak terjadi di masyarakat dan perusahaan pemilik Hak Guna Usaha (HGU).

“Masyarakat juga meminta pemerintah agar memberikan solusi atas sulitnya mendapatkan air bersih dan krisis listrik, sebab, kedua kebutuhan ini tidak bisa diabaikan,” jelasnya.

Setelah disampaikan ke Pemprov, ia berharap hasil tersebut tersebut dimasukkan kedalam program pembangunan 2016 mendatang.

“Selain hasil reses terbaru, kami juga meminta agar Pemprov mengakomodir hasil reses sebelumnya. Karena akan mubazir hasil reses tersebut bila tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu,” imbuhnya. (400)