1 Maret, Pakta Integritas Dimulai

RM 1

BENGKULU, BE – Gubernur Bengkulu Dr H Ridwan Mukti MH segera merealisasikan rencananya untuk menciptakan birorasi di lignkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang bersih melalui panandatangan pakta integritas. RM menjadwalkan pakta integritas itu akan diteken semua pejabat eselon di lingkungan Pemprov pada 1 Maret 2016 mendatang.

“Sekarang masih dipersiapkan, direncanakan tanggal 1 Maret akan dilakukan panandatangan oleh semua pejabat secara terbuka,” kata Ridwan Mukti usai salat Jumat, kemarin (19/20.

Saat penandatangan pakta integritas itu, RM mengundang Kapolri, Kajagung, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN), seluruh NGO untuk menyaksikannya.

“Penandatanganan pakta integritas itu diawali oleh gubernur kemudian disusul satu per satu para pejabat lainnya hingga ke eselon yang paling bawah,” imbuhnya.
RM mengungkapkan, panandatangan pakta integritas bukan untuk menakut-nakuti atau celah untuk mencopot pejabat aktif saat ini. Tapi sebuah perintah yang harus diterapkan untuk memujudkan birokrasi yang mampu bekerja maksimal untuk menjalankan program yang telah disusun dalam visi dan misinya. “Soal sepakat atau tidak, inilah adalah perintah yang harus dijalankan,” tegasnya.

Setidaknya ada 3 point penting dalam pakta integritas itu, yakni siap untuk tidak korupsi, siap tidak menyalahgunakan narkoba dan siap untuk tidak berbisnis dengan memanfaatkan jabatannya. Jika melanggar salah satu saja dari 3 point itu, maka sanksinya harus bersedia dicopot dari jabatannya dan pejabat yang sudah dicopot tidak bisa menggugat, baik ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun pun ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Pakta integritas itu, lanjutnya, juga merupakan bagian dari lelang jabatan untuk mengisi jabatan dengan orang yang bersih, cerdas, handal dan profesional.

“Itu paketnya adalah lelang jabatan, tapi kalau ada yang kompeten di posisinya saat ini dan berikutnya bisa bekerja dengan objektif dan mampu memberikan kontribusi dan manfaat kepada daerah dan masyarakat, kenapa harus dilelang. Pokoknya nanti akan kita lihat dulu,” paparnya.

Sebelumnya, RM juga mengaku masih mengkaji untuk melakukan tes urine terhadap semua pejabat dan PNS untuk mengetahui apakah menggunakan narkoba atau tidak. Itu dikarenakan biayanya cukup besar dan akan menelan miliaran rupiah.

“Nanti kita lihat dulu, kan biaya untuk tes urine itu kan besar. Apalagi saat ini ada jenis narkoba yang tidak terdeteksi hanya melalui tes urine, tapi harus tes rambut dan darah. Jadi kita pertimbangkan untuk itu,” ungkapnya.

Meski tidak melakukan tes narkoba, RM mengaku bisa langsung mencopot pejabat yang terindikasi menggunakan barang haram itu. Misalnya tertangkap oleh kepolisian atau BNN dan saat dites urine dan hasilnya positif.

“Pakta integritas ini tidak membutuhkan biaya yang besar, kalau terbukti enak nyopotnya. Demikian juga korupsi, tidak mesti menunggu keputusan pengadilan, tapi terindikasi saja langsung dicopot agar yang bersangkutan bisa fokus menjalankan proses hukumnya,” urai mantan Bupati Musirawas 2 periode ini.(400)